PARIMO, theopini.id – Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Arifin Dg Palalo meminta Pemerintah Daerah (Pemda) tidak memangkas anggaran tiga rumah sakit, karena kebijakan refokusing.
“Saya khawatir tahapan akreditasi tidak dapat dilaksanakan, karena pemotongan anggaran pada APBD Perubahan 2022. Rumah sakit membutuhkan dana cukup besar untuk itu,” ungkap Arifin, pada rapat kerja Badan Anggaran (Banggar), Kamis, 8 September 2022.
Baca Juga : Catatan Gedung Mangkrak di RSUD Buluye Napoae Moutong
Menurut dia, pada tahun sebelumnya pemotongan anggaran berdampak pada tahapan akreditasi. Seperti, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buluye Napoae di Kecamatan Moutong.
Akreditasi yang tak dipenuhi pihak manajem rumah sakit, berdampak pada kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). Sehingga, pelayanan di fasilitas pemerintah itu tidak berjalan maksimal, jumlah pasien pun turun drastis.
“Sekali lagi saya tegaskan jangan ada pemotongan di tiga rumah sakit itu. Sehingga kerjasama dengan pihak BPJS terus berjalan untuk kepentingan masyarakat Parimo,” tandasnya.
Permohonan dukungan anggaran akreditasi tersebut, kata dia, menjadi persoalan yang sering disampaikan oleh tiga direktur rumah sakit dalam rapat kerja komisi.
“Saya selaku Ketua Komisi IV sangat mendukung program-program di rumah sakit, bahkan akan memperjuangkan hak-hak pelayanan kesehatan di wilayah ini,” pungkasnya.
Baca Juga : Poliklinik Jantung dan THT di RSUD Anuntaloko Kembali Dibuka
Diketahui, ada tiga rumah sakit yang beroperasi di Kabupaten Parimo, di antaranya RSUD Anuntaloko Parigi di Kota Parigi, Kecamatan Parigi, RSUD Raja Tombolotutu di Kecamatan Tinombo, dan RSUD Buluye Napoae di Kecamatan Moutong.
