PALU, theopini.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) prioritas pembangunan infrastruktur daerah, yang mengusung tema ‘Sulawesi Tengah yang lebih maju Sejahtera’, Kamis, 17 November 2022.
“Saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas terlaksananya Rakor ini, mengingat pemerintah harus terus menjalankan berbagai kebijakan untuk meningkatakan aktivitas ekonomi, menangani ketimpangan wilayah serta mendorong pembangunan,” ungkap Gubernur Sulawesi Tengah, H Rusdy Mastura, di Palu, Kamis.
Baca Juga : Pemprov Sulteng Gelar Musrembang RKPD, Ini Pesan Gubernur
Menurutnya, beberapa isu strategis yang dirumuskan dalam rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah di 2023, antara lain belum optimalnya nilai tambah komoditas pertanian, keterbatasan energi, dan kualitas tenaga kerja lokal.
Kemudian, belum optimalnya aksesibilitas, mutu pendidikan dan kesehatan, kualitas serta kuantitas infrastruktur layanan dasar, konektivitas antar wilayah, mitigasi bencana, pemulihan pasca bencana, serta penurunan kualitas lingkungan atau degradasi lingkungan.
Sementara target-target indikator makro pembangunan daerah yang ingin dicapai pada 2023, kata dia, yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 10,36 persen, laju inflasi sebesar 1,91 persen, indeks gini sebesar 0,22 poin, presentase penduduk miskin sebesar 10,84 persen, indeks pembangunan manusia sebesar 69,87 poin, dan tingkat pengangguran terbuka 2,84 persen.
“Beberapa usulan program prioritas Sulawesi Tengah dalam mendukung pencapaian target indikator makro, sekaligus mendukung Sulawesi Tengah sebagai daerah penyanggah ibu kota nusantara dan gerbang penghubung kawasan timur Indonesia, antara lain pada sektor kebinamargaan, sumber daya air, keciptakaryaan, perumahan permukiman dan perhubungan,” kata dia.
Dia mengatakan, Pemprov Sulawesi Tengah mempersiapakn pembangunan Infrastruktur sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN). Salah satu yang menjadi prioritas, yakni infrastruktur jalan.
Sulawesi Tengah sebagai penyangga IKN di Kalimantan, kata dia, menjadi peluang bagi daerah, terutama dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sehingga perlu dipersiapkan infrastruktur yang memadai.
Baca Juga : Ini Tujuh Program Prioritas Nasional Kementerian PUPR di 2022
“Nantinya masyarakat tidak terkendala dalam pendistribusian hasil pertanian, kelautan dan kehutanan. Karena lemahnya infrastruktur utamanya jalan,” ujarnya.
Dia berharap, Rakor tersebut akan mengoptimalkan sinergitas dengan seluruh stakeholder terkait di bidang pembangunan, Sumber Daya Alam (SDA), maupun perekonomian. Sehingga, sinkronisasi pembangunan, antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-sulawesi dapat terwujud.
Sumber : Biro Administrasi Pimpinan Setda Sulawesi Tengah
