JAKARTA, theopini.id – Tercatat sesuai data monitoring hingga akhir Desember 2022, dari total pagu anggaran sebesar Rp125,9 triliun, realisasi penyerapan anggaran program belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencapai sebesar Rp117,9 triliun atau 93,6 persen.
“Kementerian PUPR terus melanjutkan program kerja melalui belanja infrastruktur PUPR, seperti pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, sanitasi, sistem air minum, penataan kawasan, infrastruktur di kawasan strategis pariwisata, rumah MBR dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat Pandemi Covid-19,” ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, di Jakarta, Senin, 2 Januari 2023.
Baca Juga : Rapat Kerja DPR RI dan Kementerian PUPR, Bahas Pengelolaan Sampah
Dia mengatakan, untuk mengantisipasi inflasi, Kementerian PUPR komitmen dalam proses pengadaan untuk penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN). Ia berpesan pentingnya penggunaan komponen produk dalam negeri untuk menjaga roda ekonomi nasional.
Dalam belanja infrastruktur, ia menekankan seluruh material yang digunakan harus produksi dalam negeri. Apabila terpaksa impor harus diketahui Direktur Jenderal dan bila benar-benar tidak ada produksi dalam negeri.
“Pascapandemi ini kita dorong pemanfaatan produk-produk dalam negeri, kalau dulu perintahnya utamakan produksi dalam negeri, kalau sekarang di larang impor,” kata Menteri Basuki.
Berdasarkan data, capaian penggunaan PDN dalam belanja infrastruktur PUPR di 2022 mencapai angka sebesar 93,4 persen atau senilai Rp112 triliun dari rencana sebesar Rp120 triliun.
Selain itu, untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, Kementerian PUPR juga melanjutkan Program Padat Karya Tunai (PKT) berupa pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan.
“Khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana, yang tidak membutuhkan teknologi, antara lain P3TGAI, OP Irigasi & Rawa, Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, Revitalisasi Drainase Jalan, Pamsimas, Sanimas, KOTAKU, PISEW, Sanitasi Ponpes/Lembaga Keagamaan dan rumah swadaya,” jelasnya.
Baca Juga : Kementerian PUPR Dorong Perbankan Salurkan Subsidi Perumahan Tepat Sasaran
Pada 2022, alokasi Program PKT sebesar Rp13,76 triliun, dengan target serapan 668.764 tenaga kerja. Hingga akhir Desember 2022, realisasi anggaran mencapai 91,33 persen dan menyerap 1.064.994 tenaga kerja, atau lebih besar dari rencana serapan tenaga kerja.
Sumber: Kementerian PUPR
