PARIMO, theopini.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menyampaikan hasil pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas kinerja penanggulangan kemiskinan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam sidang paripurna, Rabu, 15 Februari 2023.
“Dalam proses pembahasannya Pansus melibatkan dinas terkait dengan LHP BPK. Itu dimaksud untuk menggali beberapa temuan atau rekomendasi yang termuat dalam LHP,” ungkap Sekretaris Pansus, Mohamad Fadli, di Parigi, Rabu.
Baca Juga : Warga Miskin di Parimo 76,79 Ribu Jiwa, Terbesar di Wilayah KAT
Berdasarkan, hasil pemeriksaan BPK RI atas kinerja penanggulangan kemiskinan, Pemda Parimo telah melakukan beberapa upaya:
1. Pemda Parimo telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), yang keanggotaannya meliputi unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
2. TKPKD Kabupaten Parimo, telah menyusun dokumen strategis penanggulangan kemiskinan daerah 2020 dan pencatat penanggulangan kemiskinan daerah pada 2021-2023.
3. Beppelidbangda dan TKPKD Kabupaten Parimo, telah melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka penghimpunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), termasuk di dalamnya program penanggulangan kemiskinan.
4. Pemda Parimo telah melaksanakan program kegiatan penanggulangan kemiskinan, sesuai dengan jangka waktu yang direncanakan.
“Berdasarkan upaya yang dilakukan Pemda Parimo, dalam penanggulangan kemiskinan tersebut, BPK RI menemukan permasalahan dan memberikan rekomendasi kepada Bupati Parimo,” ujarnya.
Dia menjelaskan, permasalahannya Pemda Parimo belum memiliki kebijakan yang memadai dalam upaya penanggulangan kemiskinan
Diantaranya, belum optimal mengintegrasikan program kegiatan penanggulangan kemiskinan antar satuan kerja dan institusi lain.
Kemudian, Pemda Parimo belum optimal memanfaatkan data kependudukan yang relevan, akurat dalam menjalankan penanggulangan kemiskinan.
“Selain itu, belum melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan secara tepat hasil dan berkelanjutan,” ujarnya.
Baca Juga : Dinsos Parimo Optimalkan Program Penanggulangan Kemiskinan
Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan, juga belum seluruhnya tepat sasaran dan belum sepenuhnya memberikan manfaat yang nyata.
Kemudian, monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan belum dilaksanakan secara memadai, dan belum memperdayakan masyarakat miskin dengan tepat.
