PARIMO, theopini.id – Pemerintah Daerah (Pemda) mengklaim, 76,79 ribu jiwa warga miskin dari total jumlah penduduk 443.170 jiwa di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, terbesar berada di wilayah bermukimnya Kolempok Adat Terpencil (KAT).
“Dalam beberapa pertemuan, kami sering menyampaikan, bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Parimo telah dipetakan,” ungkap Kepala Bappelitbangda Parimo, Irwan, dalam rapat kerja Pansus LHP BPK tentang kinerja penanggulangan kemiskinan, di gedung DPRD, Senin, 6 Februari 2023.
Baca Juga : Atasi Kemiskinan di Parimo, Alfres: Harus Didukung Regulasi
Dia mengakui, memang angka kemiskinan di Kabupaten Parimo sangat besar, karena jumlah penduduk.
Namun, dari hasil pemetaan Pemerintah Daerah (Pemda), terdapat kantong-kantong kemiskinan ekstrim di Kabupaten Parimo, yang harus menjadi perhatian bersama.
Setelah diperhitungkan, kata dia, ternyata angka kemiskinan ekstrim terbesar di Kabupaten Parimo, terdapat di Kecamatan Tomini hingga Kecamatan Tinombo Selatan, khususnya di wilayah KAT.
“Setelah kami konsultasikan ke Pemerintah Pusat, memang harus diselesaikan bersama. Bahkan, bahasanya, itu menjadi kewenanganan kabupaten. Saya bilang memang, tapi KAT ini masyarakat kita semua,” tukasnya.
Apabila, menurut Irwan, angka kemiskinan ekstrim tersebut tak bisa dituntaskan, Kabupaten Parimo tidak akan keluar dari persoalan kemiskinan.
Sebab, di atas 30 ribu jiwa penduduk Kabupaten Parimo merupakan KAT. Artinya, setengah dari total angka 76,79 ribu jiwa warga miskin.
“Makanya, saat forum Bappeda beberapa waktu lalu, sudah disepakati akses harus dibuka untuk wilayah KAT. Kemudian, konektivitas antardesa juga harus dibuka,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, kata dia, telah bersepakat mengambil peran dalam persoalan KAT di Kabuoaten Parimo. Sehingga, Pemda saat ini menyiapkan perencanaan dan kelengkapan teknisnya.
Selain itu, Provinsi Sulawesi Tengah telah membantu sebesar Rp 10 miliar. Namun alokasi anggaran untuk pembukaan akses wilayah KAT, masih kurang dari yang diusulkannya sebesar Rp 50 miliar.
“Pemerintah Provinsi mengatakan, mereka tidak mungkin akan menggelontorkan anggaran dalam satu tahun. Jadi harus bertahap,” jelasnya.
Dia berharap, baik eksekutif dan legislative dapat bersama-sama memperjuangkan hal itu, baik melalui anggaran APBN, APBD provinsi dan kabupaten, agar persoalan kemiskinan dapat terselesaikan.
“Namun kendalanya, KAT yang berpencar-pecar di atas sana. Tapi kalau kita berpikir secara bertahap, maka langkah yang paling tepat adalah membuka akses,” tukasnya.
Dia mengatakan, sebelum dipembahasan di tingkat Pansus DPRD Parimo, eksekutif secara internal telah melakukan rapat kerja, yang telah menghasilkan kesepakatan untuk menindaklajuti LHP BPK itu.
Baca Juga : Bahas LHP-BPK, Pansus Akan Undang Bappelidbangda Parimo
Irwan membenarkan, bila Kabupaten Parimo tertinggi angka kemiskinannya, secara jumlah jiwa. Tetapi, secara presentase sejak dari kurang lebih 18 persen, sekarang mengalami penurunan hingga 14,63 persen dari jumlah penduduk.
“Angka itu, bahkan mengalahkan Kabupaten Donggala, Tojo Una-una dan Poso. Jadi kita sekarang, bukan yang tertinggi angka kemiskinan dari segi presentase, dan masuk kategori sedang,” pungkasnya.
