PARIMO, theopini.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, mengaku butuh dukungan anggaran untuk pencegahan atau mitigasi bencana.
“Dengan potensi bencana di wilayah Parimo, kami membutuhkan dukungan anggaran yang memadai, khususnya pada tahap pencegahan atau mitigasi,” ungkap Kepala BPBD Parimo, Idran, saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPRD Parimo, Senin, 7 Agustus 2023.
Baca Juga: BPBD Parimo Berikan Edukasi Kebencanaan ke Pelajar
Menurutnya, meskipun dengan keterbatasan anggaran, BPBD Parimo tetap berupaya melakukan berbagai upaya mitigasi bencana hingga ke tingkat desa.
Hal ini, dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan sejumlah pihak terkait, teutama pada kegiatan sosialisasi dan edukasi.
Idran menyebut, ada empat bencana yang sering terjadi di wilayah Parimo, yaitu banjir, angin puting beliung, gempa bumi, dan longsor permukaan.
“Jadi kami berupaya lakukan mitigasi untuk mengurangi dampak. Karena, di BPBD ada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Mohammad Ikbal menambahkan, berdasarkan peta rawan bencana 2017, ancaman bencana paling banyak adalah banjir mencapai 60 persen.
Sehingga, BPBD Parimo melaksanakan program berkaitan dengan pencegahan, yaitu penguatan kapasitas seperti kegiatan desa tangguh bencana, pemasangan papan rambu, penanganan darurat, penguatan manejemen kebencanaan kelompok rentan dan anak usia dini.
“Empat program ini, yang kita dorong. Kita kolaborasi dengan desa, dari dana desa. Khusus mitigasi non struktural,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Parimo, Yusup SP menegaskan, BPBD perlu mematangkan perencanaan kegiatan untuk enam bulan ke depan.
“Untuk menentukan arah kebijakan rencana penganggaran, harus ada prognosis enam bulan ke depan. Karena itu, kita akan bahas di KUA-PPAS,” kata dia.
Baca Juga: BPBD Parimo Tingkatkan Kapasitas TRC Lewat Pelatihan
Senaga, Wakil Ketua Komisi III DPRD Parimo, Sutoyo mengatakan, BPBD perlu mensosialisasikan peta rawan bencana, yang juga bagian dari mitigasi untuk menjadi acuan pengusulan program.
“Prognosis ada kaitanya dengan KUA-PPAS yang masuk. Supaya pada saat penganggaran APBD perubahan dan APBD 2024 dianggarkan adalah substansi,” pungkasnya.
