PALU, theopini.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk pengendalian inflasi, Rabu, 18 Oktober 2023.
“Saya mengapresiasi langkah Tim Pengendalian Infasi Daerah (TPID) di wilayah Sulawesi Tengah yang telah proaktif merespons, bila ada kenaikan inflasi melalui berbagai kegiatan,” kata Wakil Gubernur, H Ma’mun Amir, dalam sambutannya.
Baca Juga: Tekan Permainan Tengkulak, Bapanas Tetapkan HAP dan HPP
Dia mengatakan, pelaksanaan pasar murah, operasi pasar, peningkatan produksi pangan, kerja sama antar daerah, realisasi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan TPID, telah sesuai dengan enam langkah konkret arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta telah memberikan hasil yang cukup baik.
Inflasi tahunan Sulawesi Tengah pada Triwulan III 2023, katadia, tercatat sebesar 0,18%. Sedangkan tahun ke tahun sebesar 2,83%.
“Data ini, memberikan gambaran yang jelas tentang stabilitas harga dan daya beli masyarakat di wilayah tersebut, serta wawasan penting tentang tren harga di berbagai kota di Indonesia,” ujarnya.
Sehingga, dapat membantu pemangku kebijakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang efektif. Olehnya, pengendalian inflasi perlu dilakukan tidak hanya di level provinsi, namun juga perlu dilaksanakan secara intensif serta meluas di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah.
Ma’mun Amir meminta kewaspadaan harus terus dijaga dengan mempertahankan kerja keras, dalam menjaga stabilitas inflasi ke depan, terutama di tengah masih tingginya harga beras dan peningkatan permintaan akan konsumsi beras.
“Saya mengingatkan, upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan pengendalian inflasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menjadi keniscayaan tanpa adanya sinergi dan dukungan dari berbagai pihak,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Sulawesi Tengah, Iskandar Nongtji mengungkapkan, stabilisasi pasokan dan harga pangan merupakan prioritas yang terus digencarkan lewat berbagai strategi kegiatan, salah satunya gerakan pangan murah.
Baca Juga: Dinas Pangan Sulteng Raih Penghargaan dari Bapanas
Perangkat daerah yang menangani pangan, akan membahas mengenai kondisi ketersediaan pasokan dan harga pangan, serta kendala dan tantangan yang dihadapi.
“Kemudian, strategi yang harus ditempuh dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan. Hal ini, sangat penting membutuhkan sinergi dan komitmen bersama, yang berdampak pada upaya pengendalian inflasi daerah,” pungkasnya.
