PALU, theopini.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menerima kunjungan studi lapangan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), di Palu, Senin, 3 Juni 2024.
Rombongan Tim Badan Kebijakan Fiskal tersebut, diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Novalina, didampingi Kepala BPKAD Bahran, dan Kalak BPBD Akris Fattah Yunus.
Baca Juga: 13 Kabupaten di Sulteng Raih K1S Awards Kategori WTP
“Saya sangat mengapresiasi dan berterim kasih kepada tim Badan Kebijakan Fisikal, Kemenkeu yang sudah jauh datang ke Sulawesi Tengah, untuk berdiskusi serta berdialog mendalami penanggulangan Bencana kami,” ungkap Sekda Novalina.
Dengan adanya kunjungan Tim Badan Kebijakan Fisikal ini, ia berharap, dapat melihat skema penanggulangan serta pembiayaan bencana 2018, yang dilaksanakan Pemprov Sulawesi Tengah hingga saat ini.
“Selain itu, mempunyai data atau bahan yang lengkap, seperti inginkan Kemenkeu,” ujarnya.
Sementara, Researcher, Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, Rita Helbra Tenrin menjelasakan tujuan kunjungannya ke Sulawesi Tengah, untuk mempelajari serta melakukan penelitian penanganan dan skema pendanaan bencana.
Pemerintah Indonesia, kata dia, telah meluncurkan strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana. Sebab selama ini, hanya berupa satu instrumen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Sehaingga, akan ditransformasi menjadi multi instrumen, yaitu, sumber pendanaan lainnya. Harapannya, dapat membantu penanganan bencana secara cepat.
Untuk, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) harus bersama-sama mengumpulkan dana, melalui Kemenkeu dibawah Badan Layanan Umum, untuk dikembangkan.
“Hasil pengembangannya itu, bisa kita gunakan untuk program penanggulangan bencana, baik pra, pasca dan darurat bencana,” terangnya.
Baca Juga: Pemprov Sulteng Terima Penghargaan dari Kemenkeu
Apabila, dana cadangan bencana tidak mencukupi, dan terjadi hambatan saat pembiayaan, untuk diimplementasikan. Maka, tidak menjadi masalah ketika dilakukan penyaluran ke daerah.
Bukan hanya Pemprov Sulawesi Tengah, Badan Kebijakan Fiskal akan mengunjungi Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Pemda Donggala dan Universitas Tadulako (UNTAD), untuk mensosialisasikan inovasi risiko bencana di Sulaweai Tengah.
