PALU, theopini.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah menggelar sosialisasi rancangan Standar Biaya Umum (SBU). Kegiatan ini, dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Dewanto, di Palu, Senin, 2 Desember 2024.
“Pemprov Sulawesi Tengah telah mengambil langkah strategis dalam menyikapi kebijakan SBU, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,” ungkap Rudi Dewanto.
Baca Juga: Pemprov Sulteng Wujudkan Pengadaan Barang dan Jasa Berkualitas Lewat Pelatihan
Menurutnya, dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi daerah, Pemprov Sulawesi Tengah berkomitmen untuk menyesuaikan kebijakan agar dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran, demi kesejahteraan masyarakat.
Dalam implementasi kebijakan SBU, Pemprov Sulawesi Tengah melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder, termasuk instansi terkait dan masyarakat.
“Melalui forum diskusi dan sosialisasi, pemerintah berupaya menggali masukan serta aspirasi dari masyarakat mengenai kebutuhan dan prioritas Pembangunan,” kata dia.
Langkah ini, kata dia, tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, tetapi juga memastikan kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat, untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan standar ditetapkan.
Dengan adanya evaluasi berkala, pemerintah dapat mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi, dalam pelaksanaan kebijakan SBU serta mencari solusi tepat.
“Melalui langkah-langkah ini, diharapkan kebijakan SBU dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Baca Juga: Pemprov Sulteng Gelar Sosialisasi Penyampaian LPPD Melalui SIPD RI
Ia pun mengajak semua peserta sosialisasi, untuk menjadikan kegiatan ini sebagai langkah awal dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di setiap perangkat daerah.
“Semoga sosialisasi ini dapat memberikan manfaat besar serta mendorong kita untuk terus berkomitmen, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” pungkasnya.
