PARIMO, theopini.id – Komisi I DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah menunda pengadaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
Hal ini, putuskan DPRD Parimo dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan pendamping desa pada Jum’at, 17 Januari 2025.
Baca Juga: Pemdes Toboli Barat Gelar Training Center Jurnalis dan Teknik Penulisan Berita
“Untuk saat ini, kami putuskan ditunda dulu pengadaannya,” kata Ketua Komisi I DPRD Parimo, Mohammad Irfain.
Alasan penundaan, kata dia, salah satunya karena penganggaran yang dibebankan oleh pihak ketiga ke pemerintah desa sebesar Rp2 juta.
Sementara, hampir 50 persen alokasi anggaran desa wajib untuk mendukung program pemerintah, sehingga dikhawatirkan akan menyulitkan pemerintah desa.
Selain itu, Komisi I DPRD Parimo menilai SISKEUDES dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang digunakan saat ini, masih layak dan terjangkau.
“Jika server saat ini alasannya sering lambat loading, kenapa tidak kita dorong anggaran untuk menaikkan kecepatannya,” imbuhnya.
Apabila tetap dibebankan ke pemerintah desa, maka total anggaran yang dikumpulkan kurang lebih sekitar Rp500 juta.
Jumlah ini, melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan BPKP untuk pengadaan server SISKEUDES sebesar Rp60 juta.
Baca Juga: Pemdes Jononunu Naikan 50% Anggaran Beasiswa Pendidikan Tahun Ini
Olehnya, ia meminta Dinas PMD Parimo bersama tim ahli untuk duduk bersama membahas perihal penggunaan server SISKEUDES, yang berkaitan dengan keamanan data.
“Kalaupun ke depannya tetap dibebankan ke desa, paling tidak harus ada Keputusan,” pungkasnya.
Komentar