SAMARINDA, theopini.id – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat penetapan kadar zakat fitrah, dan fidyah, Jum’at, 21 Februari 2025.
Kegiatan ini, dipimpin Kemenag Kota Samarinda, H Aji Mulyadi dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan dan bertujuan untuk memastikan besaran zakat yang sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat setempat.
Baca Juga: Peringati HAB Ke 79, Kemenag Kota Samarinda Gelar Doa Dan Zikir Bersama
“Penetapan kadar zakat fitrah mempertimbangkan harga kebutuhan pokok, khususnya beras yang umum dikonsumsi masyarakat,” kata Kemenag Kota Samarinda, H Aji Mulyadi, dalam rapat tersebut.
Ia menjelaskan, zakat fitrah merupakan kewajiban setiap muslim untuk menyucikan diri dan menyempurnakan ibadah puasa.
Olehnya, kata dia, kadar zakat harus ditentukan dengan cermat agar tidak memberatkan, namun tetap mencukupi bagi yang berhak menerima.
Dalam rapat ini, pihaknya mengacu pada data harga beras terbaru dari Dinas Perdagangan (Disperindag) dan hasil survei di pasar-pasar tradisional.
“Kami juga melibatkan MUI, Baznas, serta perwakilan tokoh agama untuk mencapai kesepakatan yang adil, sesuai hukum syariat, dan maslahat bagi umat,” ujarnya.
Aji Mulyadi juga menjelaskan, penetapan kadar zakat fitrah dan fidyah ini mempertimbangkan ketentuan hukum sesuai mazhab yang umum digunakan.
Misalnya, untuk kadar zakat berupa beras mengikuti ketentuan dalam mazhab Syafi’i. Namun, pembayaran dalam bentuk uang, ukurannya mengikuti mazhab Hanafi yang membolehkan zakat fitrah menggunakan uang.
Penetapan kadar zakat fitrah 2025 ini, akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat melalui Surat Keputusan Wali Kota Samarinda. Sehingga, masyarakat dapat menunaikannya sesuai ketentuan yang telah disepakati.
Baca Juga: Ikuti MTQ Nasional XXX Di Samarinda, Kafilah-sulteng-optimis-masuk-10-besar
“Kami mengimbau umat Islam di Samarinda untuk membayar zakat fitrah tepat waktu melalui lembaga resmi agar distribusinya tepat sasaran,” pungkasnya.
Rapat ini, dihadiri perwakilan MUI, BAZNAS, Bidang Kesra Pemkot Samarinda, UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI), Dinas Perdagangan (Disperindag), Bulog, serta organisasi NU dan Muhammadiyah, serta Diskominfo.
Komentar