JAKARTA, theopini.id – Pemerintah Daerah (Pemda) diminta mengambil peran lebih aktif dalam pengendalian inflasi pangan, khususnya melalui optimalisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“(Pemda) operasi rutinlah. Operasi yang dikerjakan tetap mengeluarkan beras SPHP melalui tujuh jalur yang sudah ditetapkan oleh Bapak Mentan, Pak Menko Pangan, Pak (Dirut) Bulog, pengecer pasar rakyat. Dan tadi Pak Kapolri sudah menyampaikan salah satu usulan kepada Pemda untuk menggiatkan kepala pasar-kepala pasarnya,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras, di Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.
Baca Juga: Pemprov Sulteng Perkuat Sinergi TPID Kendalikan Inflasi Jelang Nataru
Ia menekankan, Pemda yang memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan dan program GPM harus mengoptimalkan peran masing-masing.
Sinergi dengan BUMN pangan seperti ID Food, dan instansi pemerintah yang memiliki jaringan distribusi kuat, seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan, juga dinilai krusial.
“Nah, kemudian juga dilakukan operasi khusus. Operasi khusus ini dilakukan dengan prioritas di daerah yang katakanlah di atas 1 persen kenaikannya. Kami kalau lihat dari data itu enggak banyak sebetulnya jumlah daerah-daerah yang (kenaikannya) di atas 1 persen itu, hanya 16 (daerah) saja,” tambahnya.
Selain fokus pada beras, Mendagri juga menyoroti tren inflasi nasional. Ia menyebutkan, inflasi Indonesia secara year-on-year (YoY) September 2025 dibanding September 2024 tercatat sebesar 2,65 persen.
Angka ini, kata dia, dinilai cukup baik, meski tetap perlu kewaspadaan terhadap komoditas penyumbang inflasi.
“Harga emas naik 40 persen saat ini, tertinggi dalam sejarah, sehingga akhirnya mendongkrak semua, seluruh negara juga karena harganya naik, otomatis banyak yang beli emas, termasuk di Indonesia,” jelasnya.
Untuk sektor makanan, ia menyebut beberapa komoditas yang perlu diwaspadai, seperti cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras.
Baca Juga: Gerakan Pangan Murah Jadi Strategi Parimo Kendalikan Inflasi
Sementara itu, harga beras secara umum masih terkendali, namun terdapat delapan kabupaten yang mencatat kenaikan di atas 2 persen.
“Yang perlu kita waspadai adalah harga-harganya mungkin di atas 2 persen lah. Nah, kalau di atas 2 persen, jadi hanya 8 kabupaten, (terdiri dari) Intan Jaya, Barito Timur, Pulang Pisau, Bima, Puncak Jaya, Tangerang, Sukabumi, Sumba Tengah,” ungkapnya.
Baca berita lainnya di Google News
