PARIMO, theopini.id – Anggota Legislatif (Anleg) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Basuki Borahima mengoroti banjir yang kerap melanda Ibu Kota, khususnya Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi.
Bahkan, hampir sebagian wilayah ibu kota kabupaten selalu mengalami banjir, apabila intensitas hutan meningkat dan berlangsung lama.
Baca Juga: Anleg Parimo Dorong Pembentukan Satgas Pengawasan Tambang Rakyat
“Kondisi ini, sudah berlangsung lama. Bahkan, saya masih anak-anak, persoalan banjir ini sudah jadi keluhan masyarakat,” kata, Muhammad Basuki Borahima saat rapat dengar pendapat Komisi III DPRD Parimo bersama Dinas PUPRP Parimo, Jum’at, 23 Mei 2025.
Berdasarkan pantauannya saat turun langsung melihat kondisi banjir, khusus di Kelurahan Bantaya terdapat beberapa penyebab terjadinya bencana tersebut.
Salah satunya, adalah tidak efisien dan maksimalnya fungsi drainase di perempatan RSUD Anuntaloko Parigi. Akibatnya, aliran air yang berasal dari daerah atas tidak terbagi dengan baik.
Kondisi ini menyebabkan, volume air yang cukup besar saat intensitas hujan meningkat, hanya mengalir lurus dari arah atas menuju ke bawah.
Sehingga, menggenangi permukiman masyarakat di Kelurahan Bantaya, seperti di Jalan Tonikota, Pramuka, Agus Salim, Yos Sudarso, hingga ke wilayah pesisir pantai.
“Jadi, tolong hal ini diperhatikan, karena sudah puluhan tahun kondisi ini terus berulang tanpa ada penanganan yang serius,” ujarnya.
Selain di Kelurahan Bantaya, genangan air juga terjadi di beberapa ruas Jalan Trans Sulawesi, khususnya di wilayah Kelurahan Kampal, saat hujan turun dengan intensitas tinggi.
Dari hasil penelusurannya, kondisi tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh perencanaan peningkatan ruas jalan yang kurang baik, karena tidak dilengkapi dengan trotoar.
Baca Juga: Musranbang di Bantaya, Didominasi Usulan Normalisasi dan Rehab Drainase
“Air di sana tidak bisa mengalir dengan leluasa ke saluran got, karena kurangnya lubang pembuangan,” tegasnya.
Ia berharap ke depan, pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan dan mencermati segala permasalahan yang berpotensi menyebabkan banjir di wilayah ibu kota kabupaten.
