PARIMO, theopini.id – Anggota Komisi I DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Candra Setiawan menilai, pemerintah daerah belum sepenuhnya menunjukkan komitmen dalam menjalankan efisiensi anggaran.
“Pola efisiensi yang dilakukan eksekutif saat ini justru jauh dari keberpihakan kepada rakyat,” tegas Candra dalam rapat pembahasan dokumen perencanaan anggaran Komisi I bersama Bagian Sekretariat Daerah, Selasa, 27 Mei 2025.
Baca Juga: Pemda Parimo Diminta Segera Sikapi Polemik Aktivitas Tambang Emas Ilegal
Ia menyoroti pembengkakan sejumlah alokasi anggaran pada program dan belanja daerah, terutama pada pos perjalanan dinas di sebelas bagian lingkup kerja Sekretariat Daerah.
Menurutnya, dalam situasi di mana seluruh pihak diminta berhemat, justru eksekutif terkesan abai terhadap kondisi rakyat.
“Bagaimana bisa bicara efisiensi kalau dalam satu bulan ada perjalanan dinas (perdis) hingga 14 kali? Ini menunjukkan tidak ada rasa empati terhadap kondisi keuangan daerah dan rakyat,” ujarnya.
Candra menambahkan, sikap eksekutif seharusnya sejalan dengan instruksi Presiden terkait penghematan anggaran.
Ia membandingkan dengan lembaganya sendiri. Di mana, DPRD rela memangkas sejumlah program dan kegiatan demi memenuhi prinsip efisiensi.
“Seharusnya eksekutif juga punya hati nurani terhadap rakyat. Jangan justru berbanding terbalik dengan kondisi yang dialami DPRD, yang harus memangkas banyak aspirasi masyarakat di dapil,” tambahnya.
Diketahui, total anggaran perjalanan dinas di sebelas bagian lingkungan kerja Sekretariat Daerah mencapai sekitar Rp500 juta, meskipun telah dilakukan efisiensi dari anggaran sebelumnya yang menyentuh angka lebih dari Rp1 miliar.
Untuk itu, Candra meminta agar pimpinan DPRD Parimo mengagendakan kembali rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), untuk membahas ulang kebijakan anggaran tersebut.
Baca Juga: Anleg Parimo Dorong Efisiensi Dana Desa untuk Peningatan Kapasitas Aparat
Ia juga menyampaikan pesan kepada bupati terpilih agar menaruh perhatian serius terhadap tata kelola anggaran di internal birokrasi.
“Saya yakin, dengan prinsip sederhana dan keberpihakan kepada rakyat, bupati yang baru nanti pasti akan mengevaluasi kebijakan anggaran seperti ini,” pungkasnya.
