Pemerintah Tunda Peresmian Jembatan IV Palu demi Standar Keselamatan Publik

PALU, theopini.id – Pemerintah, menyebutkan tidak akan terburu-buru meresmikan Jembatan IV Palu, Sulawesi Tengah meski proses konstruksi telah rampung.

Penundaan peresmian ini, menjadi bukti bahwa aspek keselamatan dan uji kelayakan menjadi prioritas utama dalam proyek-proyek strategis, terutama yang menyangkut pemulihan pascabencana.

Baca Juga: Kementerian PUPR Lanjutkan Rehabilitasi Irigasi Gumbasa di Palu

“Secara fisik jembatan memang sudah selesai. Tapi sebelum dibuka untuk umum, kami wajib memastikan semua aspek teknis dan keselamatan terpenuhi sesuai SOP,” ujar Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah, Dadi Muradi, di Palu, Senin, 7 Juli 2025.

Menurutnya, Jembatan IV yang memiliki bentang lebih dari 100 meter akan menjalani uji beban atau loading test, kemudian diaudit secara menyeluruh oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan. Dua tahapan ini ,merupakan syarat mutlak sebelum keluarnya sertifikat layak fungsi.

“Keselamatan masyarakat adalah prioritas. Kami mohon masyarakat bersabar, karena proses ini demi kepentingan bersama,” ujarnya.

Dadi menjelaskan, tahapan teknis akan dimulai bulan ini agar proses sertifikasi bisa dipercepat. Setelah audit keselamatan selesai dan jembatan dinyatakan aman, barulah agenda peresmian bisa dijadwalkan kembali.

Jembatan IV Palu bukan sekadar infrastruktur biasa. Ia adalah simbol penting dalam memori kolektif warga Palu, setelah runtuh akibat gempa, tsunami, dan likuefaksi pada 28 September 2018.

Ribuan jiwa menjadi korban, dan kerusakan infrastruktur saat itu memutus konektivitas vital antarkawasan.

Baca Juga: Kementerian PUPR Targetkan Jembatan Kuning Palu Rampung Akhir 2024

Pembangunan ulang jembatan ini merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi nasional. Kehadirannya tidak hanya penting secara fungsional, tetapi juga mengandung makna simbolik: membangun kembali bukan hanya fisik, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem.

Keputusan untuk tidak mempercepat peresmian demi alasan keselamatan mencerminkan upaya membangun proyek infrastruktur yang tidak hanya cepat, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan publik.

Baca berita lainnya di Google News

Komentar