PARIMO, theopini.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah mulai menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan pendekatan berbeda, yakni langsung menyerap suara masyarakat di tiap zona wilayah.
“Kami ingin RPJMD ini lahir dari suara masyarakat, bukan hanya rumusan teknokratis di balik meja,” tegas Bupati Parimo, H Erwin Burase membuka secara resmi Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RPJMD di zona satu, Kecamatan Mepanga, Senin, 21 Juli 2025.
Baca Juga: DPRD Sulteng Dorong RPJMD yang Partisipatif, Serap Praktik Baik dari Jabar
Menurut dia, forum konsultasi publik ini bukan sekadar formalitas perencanaan tahunan, melainkan ruang penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan masyarakat tentang arah pembangunan lima tahun ke depan.
“Pembangunan adalah proses berkelanjutan. RPJMD ini bukan sekadar dokumen, tetapi komitmen bersama untuk membangun Parigi Moutong berdasarkan potensi dan permasalahan riil di lapangan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antarlevel pemerintahan dari pusat hingga desa, agar perencanaan lebih konsisten dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Saya minta forum ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Berikan masukan dan saran konstruktif agar dokumen ini benar-benar merepresentasikan aspirasi seluruh masyarakat Kabupaten,” ujarnya.
Bupati Erwin pun mengajak semua pihak untuk menjaga koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi lintas sektor dalam proses penyusunan RPJMD.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Parimo juga hadir mendampingi langsung proses diskusi sebagai penanggung jawab teknis penyusunan dokumen RPJMD.
Ia menilai pendekatan partisipatif seperti ini, adalah fondasi awal dari pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Baca Juga: DPRD Sigi Dorong RPJMD Lebih Responsif dan Tepat Sasaran
Diketahui, konsultasi publik zona satu ini, turut menghadirkan para pakar pembangunan daerah, seperti Prof. Dr. Yunus Kasim, S.E., M.Si., Dr. Yunus Sadino, S.E., M.Si., dan Dr. Yohan, S.E., M.Si., yang ikut memperkuat analisis kebijakan dalam diskusi kelompok.
Selain akademisi, kegiatan ini juga dihadiri oleh kepala OPD, camat, kepala desa, BPD, hingga tokoh masyarakat wilayah utara Parimo.
Baca berita lainnya di Google News
