PALU, theopini.id – Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid menegaskan, arah kebijakan APBD Tahun Anggaran 2026 akan difokuskan pada pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa dan kelurahan.
Fokus ini, menurutnya, menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh wilayah Sulawesi Tengah merasakan manfaat pembangunan yang adil dan merata, tanpa ada daerah yang tertinggal dari perhatian pemerintah provinsi.
Baca Juga: Mendagri Dorong Pemerataan Pembangunan Desa dan Kota
“Kita ingin semua desa merasakan manfaat pembangunan. Jangan sampai ada desa yang tidak pernah tersentuh anggaran provinsi. Tahun depan, pemerataan harus benar-benar kita wujudkan,” tegas Gubernur Anwar Hafid saat memimpin rapat bersama seluruh pimpinan OPD di Kota Palu, Senin, 6 Oktober 2025.
Dalam rapat tersebut, Ia pun menekankan, perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, termasuk capaian pendapatan daerah, realisasi kegiatan, serta tindak lanjut penugasan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia menegaskan agar seluruh perangkat daerah bekerja lebih disiplin dan transparan dalam mengelola anggaran daerah.
“Kita harus tahu posisi keuangan kita. Siapa yang menghasilkan dan siapa yang hanya menghabiskan. Semua harus jelas supaya kita tahu arah belanja kita,” ujarnya.
Gubernur Anwar Hafid juga mengingatkan para pimpinan OPD agar tidak hanya mengandalkan laporan administratif atau dokumentasi kegiatan, melainkan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian antara laporan dan kondisi nyata.
“Teknologi bisa memanipulasi gambar. Jadi jangan hanya percaya laporan, cek langsung ke lapangan sebelum menyetujui pencairan anggaran,” tandasnya.
Menjelang akhir tahun anggaran 2025, Anwar Hafid meminta seluruh kegiatan yang telah dikontrakkan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku. Ia menegaskan agar tidak ada program yang menyeberang tahun anggaran.
“Gunakan waktu dua bulan ini dengan baik. Pastikan semua kegiatan selesai tepat waktu dan tidak ada yang menyeberang tahun,” pesannya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan arah kebijakan APBD 2026 yang menitikberatkan pada efisiensi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
Ia meminta seluruh OPD untuk menyusun program yang relevan dengan prioritas pembangunan daerah dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya minta program yang dibuat betul-betul memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Kalau tidak sejalan dengan arah kebijakan pembangunan, lebih baik anggarannya dialihkan untuk hal yang lebih bermanfaat,” tegasnya.
Untuk memperkuat arah kebijakan itu, Anwar Hafid juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun peta dan matriks pemerataan pembangunan yang mencakup seluruh desa dan kelurahan di Sulawesi Tengah.
Baca Juga: Wabup Parimo: Pemerataan Pembangunan Dimulai dari Desa, Bukan Pusat Kota
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan harus menjadi prioritas untuk mendorong konektivitas dan pemerataan ekonomi daerah.
Melalui rapat pimpinan ini, ia kembali menegaskan komitmennya untuk menegakkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi hasil, serta memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Sulawesi Tengah.
Baca berita lainnya di Google News
