PALU, theopini.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperketat pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di kawasan industri Morowali guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan sekaligus melindungi hak tenaga kerja lokal.
Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid menegaskan, pengawasan dilakukan secara langsung di lapangan dan tidak bersifat seremonial.
Baca Juga: Polres Morowali Tangkap Tersangka Pembunuhan TKA di Morowali
“Barusan tadi kita selesai zoom meeting, ini staf saya masih ada di lapangan melakukan pengawasan terhadap TKA, jadi kita tidak main-main,” kata Anwar Hafid di Palu, Minggu, 26 Januari 2026.
Ia menyampaikan, meskipun dilakukan pada hari libur, pemerintah provinsi tetap menjalankan fungsi pengawasan secara ketat melalui koordinasi intensif dengan jajaran terkait. Menurutnya, kepastian hukum di sektor ketenagakerjaan merupakan hal yang tidak bisa ditawar.
“Kita tidak ingin ada TKA ilegal yang beroperasi di Sulawesi Tengah. Kita tidak mau lagi Sulawesi Tengah ini menjadi sumber pemberitaan soal adanya TKA ilegal,” ujarnya.
Anwar Hafid menjelaskan, pengawasan tersebut merupakan bagian dari fungsi pembinaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan industri.
Ia berharap, seluruh perusahaan dapat bersikap kooperatif dan mendukung upaya penertiban yang dilakukan pemerintah.
“Ini bagian dari pembinaan pemerintah provinsi. Kita harap semua perusahaan bisa lebih akomodatif dan bekerja sama, sehingga penertiban bisa berjalan dan tidak ada lagi istilah TKA ilegal,” ucapnya.
Selama dua hari terakhir, tim pengawasan telah ditugaskan secara khusus untuk melakukan pemeriksaan langsung di kawasan industri Morowali.
Pemeriksaan tersebut, kata dia, mencakup aspek ketenagakerjaan, baik terhadap tenaga kerja asing maupun tenaga kerja lokal.
Baca Juga: Cegah Pelanggaran Keimigrasian, Kemenkumham Sulteng Gencarkan Operasi Jagratara
“Walaupun hari Minggu, sampai malam saya masih memantau apa yang mereka lakukan di lapangan. Sudah dua hari tim kami saya tugaskan untuk memeriksa langsung kondisi ketenagakerjaan TKA dan TKI di kawasan industri Morowali,” tandas Anwar Hafid.
Langkah tersebut, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menegakkan aturan ketenagakerjaan, menjaga iklim investasi yang sehat, serta memastikan keadilan bagi tenaga kerja lokal di kawasan industri strategis.
Baca berita lainnya di Google News
