PARIMO, theopini.id — Membengkaknya belanja pegawai daerah, khususnya untuk pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), berdampak langsung pada penghapusan bantuan pendidikan bagi mahasiswa di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2026.
“Karena beban daerah cukup besar, ada beberapa item yang akhirnya dihilangkan, termasuk bantuan pendidikan mahasiswa,” ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parimo, Sunarti di temu belum lama ini.
Baca Juga: 30 Anak di Palu Terima Bantuan Perlengkapan Pendidikan
Ia menjelaskan, beban belanja PPPK di Kabupaten Parimo saat ini mencapai sekitar Rp300 miliar, sehingga pemerintah daerah harus melakukan efisiensi dan penyesuaian pada sejumlah pos anggaran.
“Bantuan mahasiswa sejak awal memang sifatnya terbatas. Besarannya sekitar Rp2 juta dan hanya untuk mahasiswa yang sudah berada di tahap akhir, seperti penyusunan skripsi atau menjelang ujian meja,” katanya.
Menurutnya, pada tahun anggaran 2026, bantuan tersebut tidak lagi diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai konsekuensi dari keterbatasan ruang fiskal.
“Di tahun ini memang tidak dianggarkan lagi,” ujar Sunarti.
Ia menambahkan, penghapusan bantuan pendidikan tersebut bukan tanpa pertimbangan, melainkan bagian dari kebijakan efisiensi belanja daerah di tengah meningkatnya kewajiban pembiayaan rutin.
Selama ini, bantuan pendidikan mahasiswa menjadi satu-satunya bentuk dukungan Pemerintah Daerah Parimo bagi mahasiswa yang berada di tahap akhir penyelesaian studi, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Baca Juga: Tingkatkan Mutu Pendidikan , Kemendikbudristek Tekankan Optimalisasi Dana
Sunarti berharap, kebijakan tersebut tidak bersifat permanen dan dapat dikaji ulang pada penganggaran berikutnya.
“Harapannya ke depan bisa dianggarkan kembali, supaya tetap ada dukungan bagi mahasiswa Parigi Moutong untuk menyelesaikan studinya,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
Komentar