PALU, theopini.id — Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido menegaskan, kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penyelesaian konflik agraria di daerah.
“Apapun risikonya, rakyat harus tetap menjadi yang utama. Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan keadilan,” ujar Reny Lamadjido saat menghadiri diskusi strategis bersama Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Provinsi Sulawesi Tengah yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama di Kota Palu, Selasa, 10 Maret 2026.
Ia menjelaskan, konflik agraria yang terjadi di berbagai wilayah Sulawesi Tengah bukan persoalan sederhana karena kerap melibatkan berbagai faktor, mulai dari tumpang tindih regulasi, klaim kepemilikan lahan, hingga perubahan status wilayah yang kemudian masuk dalam kawasan hutan.
“Masalah tanah ini memang tidak sederhana. Banyak masyarakat yang sudah lama tinggal dan bahkan menanam di lahan tersebut, namun kemudian diketahui masuk dalam kawasan hutan. Hal-hal seperti ini harus kita duduk bersama agar bisa dicarikan jalan keluarnya,” jelasnya.
Menurutnya, pemerintah tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak tanpa melihat kondisi di lapangan serta mempertimbangkan berbagai regulasi yang berlaku.
Oleh karena itu, forum diskusi bersama Satgas PKA diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang konkret dalam upaya penyelesaian konflik agraria secara adil dan berkelanjutan.
Ia juga menyoroti adanya berbagai aturan yang seringkali tumpang tindih, sehingga membuat proses penyelesaian konflik agraria menjadi semakin kompleks.
“Sering kali kita dihadapkan pada aturan di atas aturan. Karena itu kita harus benar-benar mencermati setiap regulasi agar keputusan yang diambil tidak merugikan masyarakat maupun melanggar ketentuan yang berlaku,” katanya.
Wagub Reny berharap, Satgas PKA tidak hanya menjadi simbol kelembagaan, tetapi benar-benar mampu bekerja aktif dan menghasilkan solusi nyata bagi masyarakat yang terdampak konflik lahan.
“Kalau hanya pemerintah yang bekerja sendiri, tentu tidak akan selesai. Kita membutuhkan dukungan dan masukan dari semua pihak agar penyelesaian konflik agraria ini bisa lebih cepat dan tepat,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
