PARIMO, theopini.id – Anggota DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Yushar\ meminta pemerintah mempermudah akses masyarakat, khususnya nelayan dan petani, dalam memperoleh barcode bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dinilai masih menyulitkan di lapangan.
“Khusus nelayan, saat ini yang memiliki mesin kecil 5 PK saja sudah harus memiliki barcode untuk mendapatkan BBM,” ujar Yushar dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda penjelasan bupati atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) anggaran 2025, Selasa, 7 April 2026.
Yushar yang akrab disapa Ago menilai, kebijakan tersebut justru berdampak pada aktivitas nelayan. Bahkan, menyebabkan sebagian dari mereka tidak melaut selama beberapa hari.
Ia mengungkapkan, para nelayan mengeluhkan sulitnya proses pengurusan barcode di dinas terkait, meskipun di tingkat desa dan kelurahan dinilai bisa diberikan kemudahan.
“Ini harus diperhatikan dan jangan menghambat pengurusannya,” tegasnya.
Menurutnya, kerumitan proses tersebut juga memaksa nelayan mengeluarkan biaya lebih karena harus membeli BBM eceran dengan harga lebih tinggi.
Kondisi ini, kata dia, tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Parimo, karena justru menambah beban ekonomi masyarakat kecil.
Untuk itu, Yushar berharap dinas terkait segera mengambil langkah konkret dengan mempermudah proses pengurusan barcode BBM subsidi, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat layanan.
“Saya harap dipermudah bagi mereka, terlebih bagi yang jaraknya sangat jauh dari dinas,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
