GORONTALO, theopini.id — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mencatat realisasi fisik dan keuangan hingga Maret 2026 melampaui target, namun percepatan administrasi aset pascapenggabungan OPD menjadi perhatian serius dalam menjaga kelancaran penganggaran.
“Kami meminta pimpinan OPD segera menandatangani berita acara pemisahan aset karena seluruh dokumen sudah disiapkan dan tinggal proses pengesahan,” kata Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel, dalam rapat evaluasi yang dipimpin Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, Rabu, 15 April 2026.
Ia menegaskan, sejumlah aset yang masih tercatat pada OPD lama kini menjadi objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga berpotensi menghambat proses penganggaran, khususnya pada usulan belanja modal.
Sementara itu, capaian realisasi fisik dan keuangan Pemprov Gorontalo pada Maret 2026 menunjukkan tren positif.
Realisasi fisik dan keuangan masing-masing mencapai 25,88 persen dan 24,43 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 15,99 persen untuk fisik dan 15,71 persen untuk keuangan.
Capaian ini, juga lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Maret 2025, realisasi fisik dan keuangan masing-masing berada pada angka 21,06 persen dan 19,10 persen dari target 11,39 persen dan 10,77 persen.
Tercatat, lima dari 30 OPD dengan capaian realisasi tertinggi antara lain Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, serta BKPSDM.
Dari sisi pendapatan, realisasi transfer daerah periode Januari hingga Maret 2026 mencapai 30,82 persen yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun nonfisik.
Adapun realisasi belanja daerah hingga Maret 2026 tercatat sebesar 18,39 persen, meningkat dari bulan sebelumnya yang berada di kisaran 11 persen, dengan komponen terbesar pada belanja pegawai.
Dengan capaian tersebut, pemerintah provinsi didorong untuk menjaga konsistensi kinerja sekaligus menyelesaikan persoalan administrasi aset agar tidak menghambat percepatan pembangunan daerah.
Baca berita lainnya di Google News
