PARIMO, theopini.id – Lokasi yang diusulkan Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Desa Jono Kalora, Kecamatan Parigi Barat, dinyatakan telah memenuhi syarat secara teknis oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Pemda Parimo, kini diminta segera menyelesaikan pematangan lahan serta memenuhi persyaratan administrasi agar usulan pembangunan dapat diproses pada tahap berikutnya.
“Lokasi itu awalnya sudah pernah disurvei, lokasinya relatif datar, secara teknis memenuhi syarat. Kami harapkan Pemda segera melakukan land clearing. Secara garis besar lokasi sudah memenuhi syarat,” kata Satker Pelaksana Prasarana Strategis Sulawesi Tengah, Rahman, usai meninjau lokasi, Jum’at, 26 Juni 2026.
Ia mengatakan, masih terdapat sejumlah dokumen administrasi yang harus dilengkapi pemerintah daerah, di antaranya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Harus disiapkan. Pematangan lahan ini kewenangan Pemda, sedangkan kami dari Kementerian PU tinggal melaksanakan pembangunan. Kami harapkan Pemda melakukan land clearing secara keseluruan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat tetap bergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah pusat.
Meski demikian, setiap daerah yang mengusulkan pembangunan diwajibkan menyiapkan lahan beserta seluruh persyaratan administrasi.
“Tahun ini, ada beberapa pembangunan lokasi SR tahap dua yang masih dalam proses dan harus dikejar, sehingga pengalihan anggaran difokuskan ke tahap dua,” jelasnya.
Menurut Rahman, terdapat sembilan lokasi usulan Sekolah Rakyat di Sulawesi Tengah yang tersebar di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Parigi Moutong, Donggala, Tojo Una-Una, Buol, Morowali Utara, dan Banggai Laut.
Ia menambahkan, daerah yang sebelumnya menjadi Sekolah Rintisan masih menjadi prioritas. Namun kini daerah lain yang telah menyiapkan lahan juga berpeluang diusulkan pada tahap berikutnya.
“Kemarin ada tahap 1A, 1B, dan 1C yang merupakan Sekolah Rintisan karena sudah memiliki murid, seperti Kota Palu, Sigi, dan Tojo Una-Una. Sekarang, meski bukan rintisan, yang penting lahannya sudah tersedia maka bisa diusulkan. Kabupaten Parimo kemungkinan masuk tahap tiga,” katanya.
Dia berharap, proses administrasi dapat segera dituntaskan. Menurutnya, kendala sebelumnya terkait site plan telah dibantu oleh tim Satker agar pengurusan AMDAL, Andalalin, dan PBG dapat dipercepat.
“Secara desain tim perencana memang belum turun karena anggaran perencanaan belum ada. Jadi kami bantu site plan supaya pengurusan administrasi lebih cepat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Parimo, Safaat Pampi, mengatakan pemerintah daerah sedang menuntaskan seluruh persyaratan administrasi yang diminta pemerintah pusat.
“Site plan sudah ada dari Satker Sapras. Tinggal AMDAL dan Andalalin yang belum selesai, tetapi prosesnya sudah berjalan. Tinggal menunggu site plan,” kata Safaat.
Ia juga memastikan, pembersihan lahan seluas 9,2 hektare akan segera dilakukan karena anggarannya telah disiapkan oleh Dinas PUPRP Parimo.
“Pembersihan lahan dari PUPRP sudah siap mengalokasikan anggarannya. Luas lahannya 9,2 hektare,” pungkasnya.
Diketahui, peninjauan lahan Sekolah Rakyat di Desa Jono Kalora, juga dihadiri Bupati Parimo, H Erwin Burase bersama sejumlah kepala OPD terkait.
Baca berita lainnya di Google News
