PARIMO, theopini.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, mendapat peningkatan alokasi Program Revitalisasi Sekolah dari pemerintah pusat. Jumlah penerima naik dari 15 sekolah pada 2025 menjadi 97 satuan pendidikan pada 2026.
Program yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) itu, menyasar sekolah yang membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
“Kita memiliki wilayah yang sangat luas, 23 kecamatan dengan garis pantai sekitar 500 kilometer lebih. Masih ada sekolah-sekolah di wilayah terpencil yang membutuhkan perhatian. Kondisi ini yang kita sampaikan kepada pemerintah pusat,” ujar Bupati Parimo, H. Erwin Burase, saat menyampaikan sambutannya dalam Konkerkab PGRI Parimo, Sabtu, 5 September 2026.
Menurutnya, kondisi geografis menjadi salah satu alasan Pemda Parimo mendorong perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan pendidikan di daerah.
Upaya tersebut, disampaikan melalui audiensi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) pada akhir 2025.
Dalam pertemuan itu, Pemda Parimo memaparkan kondisi pendidikan, termasuk keberadaan sekolah di wilayah terpencil.
Kabupaten Parimo memiliki lebih dari seribu satuan pendidikan, mulai dari PAUD, SD hingga SMP. Sebagian di antaranya berada di wilayah yang sulit dijangkau.
“Masih ada sekitar 70 sekolah lebih yang berada di daerah terpencil dan sangat sulit dijangkau. Ini yang menjadi perhatian kita dan disampaikan kepada pemerintah pusat,” kata Erwin.
Hasil audiensi dengan Mendikdasmen tersebut, kemudian ditindaklanjuti Pemda Parimo melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
Erwin mengatakan, pemerintah pusat semula menyampaikan rencana alokasi revitalisasi untuk 70 sekolah pada 2026. Setelah proses pengawalan dilakukan, alokasi tersebut bertambah menjadi 97 sekolah.
“Yang awalnya 70 sekolah, bahkan dinaikkan menjadi 97. Ini pencapaian luar biasa,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Manajemen SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parimo, Ibrahim, mengatakan penambahan alokasi tersebut didukung pembenahan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Menurutnya, Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah meminta data sekolah diperbarui sesuai kondisi faktual di lapangan.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Disdikbud Parimo mendampingi sekolah melakukan perbaikan data dalam waktu kurang lebih satu bulan.
“Berdasarkan arahan Pak Bupati, kami langsung melakukan pendampingan. Data Dapodik sekolah diperbaiki dan diperbarui kurang lebih satu bulan. Alhamdulillah, Dirjen melihat itu dan menepati janjinya, bahkan dinaikkan menjadi 97 sekolah,” ujar Ibrahim dihubungi via WhatsApp, Senin, 7 September 2026.
Pekan lalu, kata dia, Plt Kepala Disdikbud Parimo, Sunarti, menghadiri undangan Kemendikdasmen di Jakarta untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait pelaksanaan program tersebut.
“Sebenarnya Bupati yang diundang. Namun karena berhalangan hadir, diwakili oleh Ibu Kadis yang membawa surat kuasa untuk menandatangani MoU tersebut,” jelas Ibrahim.
MoU itu, memuat kesiapan Pemda Parimo untuk mengawal pelaksanaan program, termasuk melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi.
Selanjutnya, satuan pendidikan sebagai penerima bantuan akan mengikuti tahapan penandatanganan MoU dengan Kemendikdasmen.
Ibrahim menambahkan, daftar penerima mencakup sejumlah sekolah yang sebelumnya menjadi perhatian public, karena kondisi bangunan maupun akses pendidikan.
Di antaranya sekolah yang sempat viral karena siswa harus menyeberangi sungai untuk menuju sekolah serta sekolah yang melakukan perbaikan sarana secara swadaya.
SDK Ogomojolo juga masuk dalam daftar penerima setelah kondisi bangunannya yang masih darurat mendapat perhatian melalui media sosial.
“97 sekolah ini, termasuk dua sekolah yang viral di media sosial kemarin,” ujarnya.
Parimo juga masih berpeluang memperoleh tambahan kuota revitalisasi seiring rencana tambahan anggaran APBN untuk program tersebut. Namun, realisasinya masih bergantung pada kebijakan dan ketersediaan kuota pemerintah pusat.
Saat ini, pemerintah pusat juga memprioritaskan penanganan sekolah terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Karena itu, Disdikbud Parimo terus mendorong satuan pendidikan memperbarui data dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan agar peluang tambahan bantuan dapat dimanfaatkan.
“Bukan cuma 97, bisa saja bertambah sampai seratus lebih. Tapi itu juga tergantung kuota dan kebijakan kementerian. Yang penting kita mampu menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan,” pungkas Ibrahim.
Baca berita lainnya di Google News
