PARIMO, theopini.id — Persoalan sampah di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, dinilai membutuhkan perubahan pendekatan pengelolaan, seiring tingginya timbulan sampah, kondisi geografis yang luas, serta keterbatasan sistem pelayanan yang tersedia.
Praktisi lingkungan dari Teknik Lingkungan Universitas Tadulako (Untad) Palu, Siti Rahmatia Pratiwi, mengatakan persoalan sampah di Kabupaten Parimo menghadapi tantangan dari sisi timbulan, cakupan pelayanan, kondisi geografis, maupun keterbatasan sistem pengelolaan yang tersedia.
“Persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan sistem kumpul, angkut dan buang. Kita perlu mengubah paradigma menuju pengurangan sampah sejak dari sumbernya dan memastikan material yang masih memiliki nilai dapat kembali masuk ke dalam siklus ekonomi,” kata Siti dalam Lokakarya Advokasi Kebijakan Pengelolaan Sampah & Ekonomi Sirkular yang dilaksanakan di Aula Lantai II Kantor Bupati Parimo, di Parigi, Kamis, 24 September 2026.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam lokakarya, timbulan sampah Kabupaten Parimo pada 2026 diperkirakan mencapai 157,28 ton per hari dan berpotensi meningkat menjadi sekitar 164,35 ton per hari pada 2046.
Dari jumlah tersebut, komposisi sampah terdiri atas sekitar 57 persen sampah organik dan 43 persen sampah anorganik.
Menurut Siti, kondisi geografis Parimo yang memiliki 23 kecamatan dengan garis pantai sekitar 472 kilometer, turut menjadi tantangan dalam penyediaan pelayanan persampahan.
Karena itu, ia mendorong sistem pengelolaan sampah yang lebih terdesentralisasi berdasarkan zona pelayanan.
Fasilitas pengurangan dan pengolahan sampah yang berada lebih dekat dengan sumber timbulan, kata dia, dapat mengurangi beban transportasi, terutama bagi wilayah yang berjarak jauh dari pusat pengolahan.
Di sisi lain, pendekatan ekonomi sirkular dinilai dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekaligus mengurangi sampah yang berakhir sebagai limbah.
“Sampah organik jangan langsung dianggap sebagai limbah. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah organik dapat menjadi kompos, pupuk organik cair maupun bahan baku budidaya maggot. Begitu pula sampah anorganik dapat dipilah dan dikembangkan melalui bank sampah sehingga memiliki nilai ekonomi,” katanya.
Pendekatan tersebut, kata dia, relevan dengan karakter ekonomi masyarakat Parimo yang banyak bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan usaha berbasis sumber daya lokal.
Ia mengatakan, transformasi kebijakan pengelolaan sampah perlu ditopang lima pilar, yakni regulasi, kelembagaan, pembiayaan, partisipasi masyarakat, dan teknologi.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perubahan sistem pengelolaan sampah membutuhkan keterlibatan rumah tangga, desa, pelaku usaha, sekolah, komunitas, bank sampah dan sektor swasta. Masyarakat harus ditempatkan bukan hanya sebagai penerima layanan, tetapi sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah,” ujar Siti.
Karena itu, edukasi dan kampanye publik dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan yang disesuaikan dengan karakter masing-masing wilayah.
Selain edukasi, pengawasan partisipatif juga dapat dikembangkan dengan melibatkan kelembagaan masyarakat dan adat yang memiliki legitimasi di tingkat lokal, dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan sampah di Parimo tidak hanya diarahkan untuk mengurangi beban lingkungan, tetapi juga mendorong material yang masih bernilai agar kembali masuk ke dalam siklus ekonomi masyarakat.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Moh Abdillah Novandi
