the OPINI
No Result
View All Result
  • Login
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Parlemen
  • Hukum Kriminal
  • Nasional
  • Lainnya
    • Olahraga
    • Ragam
    • Karya Anak Bangsa
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Parlemen
  • Hukum Kriminal
  • Nasional
  • Lainnya
    • Olahraga
    • Ragam
    • Karya Anak Bangsa
No Result
View All Result
the OPINI
No Result
View All Result
Home Headline

IPERA Diatur, Dasar Hukum Bagi Hasil untuk Parimo Belum Ditetapkan

Novita RamadhanbyNovita Ramadhan
29 September 2026
in Headline
Reading Time: 3 mins read
Novita RamadhanbyNovita Ramadhan
29 September 2026
in Headline
Reading Time: 3 mins read
IPERA Diatur, Dasar Hukum Bagi Hasil untuk Parimo Belum Ditetapkan

Ketua Komisi II DPRD Sulawesi Tengah, Yus Mangun, saat melakukan kunjungan kerja bersama Pemerintah Provinisi Sulawesi Tengah ke Kabupaten Parimo, Selasa, 29 September 2026. (Foto: Iwan Sukri)

Baca Juga

RTRW dan Indikator Pembangunan Jadi Pertimbangan Perubahan RPJMD Parimo 2027

Wabup Parimo: Bantuan PIKEDDA Harus Dimanfaatkan untuk Perkuat Ekonomi Desa

Sekda Parimo: Inspeksi SPPG Bukan untuk Memberikan Sanksi

PARIMO, theopini.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan pedoman pengenaan Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA). Namun, dasar hukum untuk menentukan pembagian penerimaan iuran antara pemerintah provinsi dan Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) masih dicari.

“Bupati bertanya, Parigi Moutong dapat berapa? Karena kita ini kabupaten penghasil,” kata Ketua Komisi II DPRD Sulawesi Tengah, Yus Mangun, saat melakukan kunjungan kerja bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ke Kabupaten Parimo, Selasa, 29 September 2026.

Ia mengatakan, persoalan tersebut menjadi perhatian karena aktivitas pertambangan rakyat berada di wilayah kabupaten, sementara penerimaan iuran menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Gubernur Sulawesi Tengah telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 500.10.26.13/151/DIS.ESDM/G.ST/2026 tentang pedoman pengenaan Iuran Pertambangan Rakyat dan mekanisme penggunaannya dalam pengelolaan pertambangan rakyat di Sulawesi Tengah.

Sebelumnya, tiga IPR telah diterbitkan di Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat. Penerbitan izin tersebut mengacu pada Kepmen ESDM Nomor 174.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan IPR serta Kepmen ESDM Nomor 68.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Namun, penetapan IPERA belum sekaligus menyelesaikan persoalan pembagian penerimaan kepada daerah. Menurut Yus, pemerintah masih mencari dasar hukum yang dapat menjadi pijakan untuk menentukan bagian pemerintah provinsi dan kabupaten.

“Tidak bisa kita tentukan 10 persen, 20 persen, sementara dasar hukumnya belum ada. Kita mencari dulu payung hukumnya,” ujarnya.

Setelah dasar hukum ditemukan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Parimo akan membahas pembagian penerimaan IPERA tersebut.

Dalam perhitungan iuran yang disampaikan, terdapat komponen biaya per hektare sebesar Rp40 ribu, biaya pembinaan aspek pengusahaan dengan koefisien 11,8 persen, serta biaya lingkungan yang dihitung berdasarkan luas wilayah IPR atau blok.

Perhitungan juga dikaitkan dengan produksi. Untuk produksi 100 gram, nilai iurannya sebesar Rp20 juta. Sementara produksi satu ton emas disebut dapat menghasilkan iuran Rp222 juta.

“Dari Rp222 juta ini, berapa yang harus kembali ke kabupaten? Itu yang nanti kita bicarakan,” kata Yus.

Ia menegaskan, Kabupaten Parimo menjadi wilayah terdampak aktivitas pertambangan rakyat. Saat ini terdapat tiga IPR di Kayuboko dengan total luas 30 hektare, masing-masing seluas 10 hektare.

“Yang hancur wilayahnya adalah Kabupaten Parimo,” ujarnya.

Olehnya, Komisi II DPRD Sulawesi Tengah akan mengawal pembahasan mekanisme pembagian penerimaan tersebut hingga terdapat keputusan pemerintah provinsi.

Pembahasan dasar hukum pembagian hasil iuran, akan melibatkan Biro Hukum Setda Sulawesi Tengah bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Pemerintah provinsi juga akan mengundang kabupaten membicarakan berapa yang pantas untuk kabupaten dan berapa untuk provinsi,” pungkasnya.

Baca berita lainnya di Google News

Bagikan ini:

  • Postingan

Menyukai ini:

Suka Memuat...
Tags: #DPRDSulteng#KementerianESDM#parigimoutong#PemdaParimo#Sulteng
Previous Post

Bupati Parimo Dorong Kejelasan Bagian Penerimaan Daerah dari Pertambangan Rakyat

Next Post

Pemda Parimo Dorong Pembahasan Ranperda RTRW Segera Dilaksanakan

Novita Ramadhan

Novita Ramadhan

Related Posts

Longki Tekankan Peran MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan dan Pengawal Konstitusi

Longki Tekankan Peran MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan dan Pengawal Konstitusi

16 November 2026
RTRW dan Indikator Pembangunan Jadi Pertimbangan Perubahan RPJMD Parimo 2027

Bappelitbangda Parimo Evaluasi 18 SPPG, Kebersihan hingga Sanitasi Jadi Sasaran Pemeriksaan

16 November 2026
KPK Minta Dugaan Keterlibatan Aparat Desa dalam Tambang Emas Ilegal Ditelusuri

KPK Minta Dugaan Keterlibatan Aparat Desa dalam Tambang Emas Ilegal Ditelusuri

15 November 2026
Bupati Parimo Prioritaskan Pembukaan Jalan di Wilayah Terpencil

Bupati Parimo Prioritaskan Pembukaan Jalan di Wilayah Terpencil

15 November 2026
Prabowo Siapkan Tambahan Rp100 Miliar untuk Setiap Provinsi dan Rp20 Miliar bagi Kabupaten

Prabowo Siapkan Tambahan Rp100 Miliar untuk Setiap Provinsi dan Rp20 Miliar bagi Kabupaten

14 November 2026
Parimo Jajaki Sistem Pembayaran Elektronik untuk Retribusi Parkir

Parimo Jajaki Sistem Pembayaran Elektronik untuk Retribusi Parkir

14 November 2026

ARTIKEL TERKINI

RTRW dan Indikator Pembangunan Jadi Pertimbangan Perubahan RPJMD Parimo 2027

RTRW dan Indikator Pembangunan Jadi Pertimbangan Perubahan RPJMD Parimo 2027

17 November 2026

Gempa Bumi Terkini 7.1 M Guncang 130 km BaratDaya MALUKUTENGGARA

17 November 2026
Wabup Parimo: Bantuan PIKEDDA Harus Dimanfaatkan untuk Perkuat Ekonomi Desa

Wabup Parimo: Bantuan PIKEDDA Harus Dimanfaatkan untuk Perkuat Ekonomi Desa

16 November 2026
Sekda Parimo: Inspeksi SPPG Bukan untuk Memberikan Sanksi

Sekda Parimo: Inspeksi SPPG Bukan untuk Memberikan Sanksi

16 November 2026
Longki Tekankan Peran MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan dan Pengawal Konstitusi

Longki Tekankan Peran MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan dan Pengawal Konstitusi

16 November 2026
Load More

PILIHAN EDITOR

Polda Sulteng Perkuat Koordinasi dengan Kementerian PU untuk Dukung Pembangunan

Polda Sulteng Perkuat Koordinasi dengan Kementerian PU untuk Dukung Pembangunan

12 November 2026
BI Buka Peluang Fasilitasi Starlink untuk Wilayah Blank Spot di Parimo

BI Buka Peluang Fasilitasi Starlink untuk Wilayah Blank Spot di Parimo

16 November 2026
Jelang Nataru, Polresta Banggai Utamakan Edukasi dalam Operasi Zebra Tinombala

Jelang Nataru, Polresta Banggai Utamakan Edukasi dalam Operasi Zebra Tinombala

16 November 2026
Dinkes Parimo Siapkan Empat Agenda Peringatan HKN ke-62

Dinkes Parimo Siapkan Empat Agenda Peringatan HKN ke-62

12 November 2026
Berani Cerdas Bantu 47 Ribu Mahasiswa Sulteng Kuliah di 400 Kampus

Berani Cerdas Bantu 47 Ribu Mahasiswa Sulteng Kuliah di 400 Kampus

12 November 2026
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Disclaimer
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik
PERS MERDEKA

© 2026 | PT. Opinion Indonesia Group

  • Login
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Parlemen
  • Hukum Kriminal
  • Nasional
  • Lainnya
    • Olahraga
    • Ragam
    • Karya Anak Bangsa

© 2026 | PT. Opinion Indonesia Group

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
%d