the OPINI
No Result
View All Result
  • Login
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Parlemen
  • Hukum Kriminal
  • Nasional
  • Olahraga
  • Ragam
  • Karya Anak Bangsa
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Parlemen
  • Hukum Kriminal
  • Nasional
  • Olahraga
  • Ragam
  • Karya Anak Bangsa
No Result
View All Result
the OPINI
No Result
View All Result
Home Headline

Asosiasi Penambak Udang Keluhkan Soal Perizinan ke Wapres

the OPINIbythe OPINI
8 Mei 2023
in Headline, Nasional
Reading Time: 2 mins read
the OPINIbythe OPINI
8 Mei 2023
in Headline, Nasional
Reading Time: 2 mins read
Asosiasi Penambak Udang Keluhkan Soal Perizinan ke Wapres

Wapres, K.H. Ma’ruf Amin saat menerima Asosiasi Penambak Udang, di Jakarta, Senin, 8 Mei 2023. (Foto : Istimewa)

JAKARTA, theopini.id – Sebanyak 21 item yang harus dicapai, untuk mendapatkan izin pengelolaan tambak udang di Indonesia dikeluhkan.

Hal itu, disampaikan langsung Asosiasi Penambak Udang saat melakukan audiensi bersama Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, di Jakarta, Senin, 8 Mei 2023.  

“Produksi udang nasional target dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2024, naik 2,5 kali lipat. Kami merasa itu akan sangat sulit karena kami di lapangan banyak menghadapi kendala, terutama terkait perizinan yang mencapai 21 item,” ujar Ketua Shrimp Club Indonesia (SCI) Haris Muhtadi, dihadapan Wapres.

Baca Juga: Pengusaha Tambak Udang di Pinotu Belum Kantongi Dokumen UKL-UPL

Baca Juga

Lima Tahun Terakhir, Prevalensi Stunting di Indonesia Menurun 9,3 Persen

Sulteng Terima Penghargaan Produktivitas Tenaga Kerja Terbaik se-Indonesia

Dia mengatakan, tingginya jumlah perizinan yang harus dimiliki oleh penambak juga diperumit dengan prosee pengurusan perizinan ke sekitar 5 kementerian/lembaga berbeda.

Sebelum memohon audiensi dengan Wapres, kata dia, pihaknya telah berdiskusi dengan KKP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perdagangan, tetapi belum menemui jalan keluar terkait beberapa peraturan yang tumpang tindih.

Selain itu, ketidaksinkronan peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) mempersulit operasional budidaya tambak di lapangan.

“Antara keputusan Pemerintah Pusat dan Pemda seringkali tidak sinkron, sehingga mempersulit kami, baik yang sudah berjalan walaupun yang hendak ekspansi,” tutur Haris.

Usai pertemuan, Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi menyampaikan bahwa Wakil Presiden akan berupaya untuk mencarikan solusi, salah satunya bagaimana agar perizinan bisa diperingkas.

“Bagaimana agar perizinan ini bisa diperingkas. Itu yang akan coba dibicarakan di Sidang Kabinet yang akan datang,” tuturnya.

“Begitu juga agar bagaimana investasi ini, tidak banyak terganggu di lapangan,” imbuhnya.

Menurutnya, kelancaran produksi tambak merupakan salah satu persoalan yang strategis, mengingat besarnya kontribusi udang pada ekspor Indonesia.

Baca Juga: 9 Usaha Tambak Udang Masuk Daftar Pengawasan DLH Parimo

“Udang ini menjadi ekspor primadona buat Indonesia. Dan ini termasuk 5 besar dunia. Satu adalah Equador, nomor dua India, nomor tiga Vietnam, nomor 4 Indonesia, dan nomor 5 itu Thailand,” tegas Masduki.

Diketahui, pada 2022, nilai ekspor udang mencapai sekitar USD2,2 miliar. Jumlah ini, merupakan 42% dari besaran nilai ekspor produk perikanan secara keseluruhan yang mencapai USD5,71 miliar.

Tags: #AsosiasiPenambakUdang#budidayaudang#WapresMa'rufAmin
ShareSendTweet
Previous Post

Dewan Hakim, Panitera dan Dewan Pengawas STQH Sulteng Dilantik

Next Post

Jokowi Tegaskan Indonesia Terus Perkuat Perlindungan WNI

the OPINI

the OPINI

Related Posts

Rekomendasi Membawa Kasus ke APH Menghilang dari Keputusan Akhir Pansus LHP-BPK Parimo

Rekomendasi Membawa Kasus ke APH Menghilang dari Keputusan Akhir Pansus LHP-BPK Parimo

15 Juli 2026
Bupati Parimo Tegaskan APBD 2027 Diprioritaskan untuk Kepentingan Rakyat

Bupati Parimo Tegaskan APBD 2027 Diprioritaskan untuk Kepentingan Rakyat

15 Juli 2026
Pansus DPRD Parimo Usut Dugaan Perbedaan Denda Proyek Perpustakaan Rp8,7 Miliar

Pansus DPRD Parimo Usut Dugaan Perbedaan Denda Proyek Perpustakaan Rp8,7 Miliar

13 Juli 2026
Plot Twist Proyek Perpustakaan Rp8,7 Miliar di Parimo: Nomor Addendum Sama, Klausulnya Berbeda

Plot Twist Proyek Perpustakaan Rp8,7 Miliar di Parimo: Nomor Addendum Sama, Klausulnya Berbeda

13 Juli 2026
Pansus DPRD Parimo Tinjau Puskesmas Torue, Pengembalian Kerugian Daerah Dikebut

Pansus DPRD Parimo Tinjau Puskesmas Torue, Pengembalian Kerugian Daerah Dikebut

10 Juli 2026
Pemda Parimo Komitmen Tuntaskan Temuan BPK Sulteng dalam 60 Hari

Pemda Parimo Komitmen Tuntaskan Temuan BPK Sulteng dalam 60 Hari

9 Juli 2026

ARTIKEL TERKINI

Wagub Sulteng Pastikan Layanan Puskesmas di Morowali Terus Ditingkatkan

Wagub Sulteng Pastikan Layanan Puskesmas di Morowali Terus Ditingkatkan

15 Juli 2026
Rekomendasi Membawa Kasus ke APH Menghilang dari Keputusan Akhir Pansus LHP-BPK Parimo

Rekomendasi Membawa Kasus ke APH Menghilang dari Keputusan Akhir Pansus LHP-BPK Parimo

15 Juli 2026
Program KNMP di Parimo Siap Dikerjakan, Tinggal Tunggu Legalitas Lahan

Program KNMP di Parimo Siap Dikerjakan, Tinggal Tunggu Legalitas Lahan

15 Juli 2026
Wagub Sulteng Ingatkan OPD, Kelalaian Administrasi Pengadaan Bisa Jadi Temuan BPK hingga KPK

Wagub Sulteng Ingatkan OPD, Kelalaian Administrasi Pengadaan Bisa Jadi Temuan BPK hingga KPK

15 Juli 2026
Bupati Parimo Tegaskan APBD 2027 Diprioritaskan untuk Kepentingan Rakyat

Bupati Parimo Tegaskan APBD 2027 Diprioritaskan untuk Kepentingan Rakyat

15 Juli 2026
Load More

PILIHAN EDITOR

DPRD Maros Jadikan Banggai Rujukan Pelaksanaan Program Pembangunan

DPRD Maros Jadikan Banggai Rujukan Pelaksanaan Program Pembangunan

9 Juli 2026
Hakim Tolak Praperadilan Tersangka Dugaan Pencurian Sawit PT NGL

Hakim Tolak Praperadilan Tersangka Dugaan Pencurian Sawit PT NGL

9 Juli 2026
Polres Banggai Gagalkan Peredaran Sabu di Toili, Dua Terduga Pengedar Ditangkap

Polres Banggai Gagalkan Peredaran Sabu di Toili, Dua Terduga Pengedar Ditangkap

13 Juli 2026
Wagub Sulteng Ingatkan OPD, Kelalaian Administrasi Pengadaan Bisa Jadi Temuan BPK hingga KPK

Wagub Sulteng Ingatkan OPD, Kelalaian Administrasi Pengadaan Bisa Jadi Temuan BPK hingga KPK

15 Juli 2026
Wagub Sulteng Ajak Gereja Perkuat Kolaborasi Cegah Narkoba dan Dekadensi Moral

Wagub Sulteng Ajak Gereja Perkuat Kolaborasi Cegah Narkoba dan Dekadensi Moral

13 Juli 2026
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Disclaimer
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik
PERS MERDEKA

© 2026 | PT. Opinion Indonesia Group

No Result
View All Result
  • Disclaimer
  • Home
  • Indeks
  • Indeks Berita
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik
  • Kode Perilaku Perusahaan
  • Kode Prilaku Perusahaan Pers
  • Pedoman Media Siber
  • Pengumuman Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
  • Ramadan
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Terms of Service
  • the OPINI

© 2026 | PT. Opinion Indonesia Group

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In