PALU, theopini.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kabupaten/kota 2023.
Rakor TKPK ke-2 ini, mengusung tema sinergitas perencanaan untuk percepatan pengentasan kemiskinan, Selasa, 11 Juli 2023.
“Per September 2022, tingkat kemiskinan Sulawesi Tengah sebesar 12,33 persen, menurun 0,03 persen poin terhadap Maret 2022, dan meningkat sebesar 0,12 persen poin terhadap September 2021,” ungkap Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ma’mum Amir, dalam sambutannya.
Baca Juga: Warga Miskin di Parimo 76,79 Ribu Jiwa, Terbesar di Wilayah KAT
Menurutnya, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, menargetkan tingkat kemiskinan di 2023 pada angka 10,84 persen.
Hal tersebut, tentu menjadi pekerjaan rumah, sebab saat ini telah memasuki pertengahan 2023, dan pencapaian target angka kemiskinan ekstrem 2024 berada pada nol persen.
Menindaklanjuti hal tersebut, dalam menerapkan evidence-based policy, perlu dukungan data kemiskinan yang presisi atau akurat dan konsisten.
“Sehingga berbagai bantuan seperti bansos, PKH, sembako, prakerja, dan subsidi lainnya akan tepat sasaran untuk orang miskin,” kata dia.
Dalam rakor tersebut, Ma’mun Amir meminta agar Pemprov Sulawesi Tengah dan Pemerintah kabupaten/kota segera menyampaikan pelaporan secara berjenjang, melalui website yang telah disediakan oleh Satgas data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Selain melalui integritas program penanggulangan kemiskinan pada setiap level pemerintahan, upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024 juga membutuhkan komitmen kuat dari kepala daerah dan perangkat daerahnya, serta mekanisme monitoring hingga evaluasi yang berkelanjutan.
“Komitmen jadi hal yang krusial, karena tanpa komitmen kuat dari semua pihak, utamanya kepala daerah, mustahil menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang begitu kompleks” tukasnya.
Baca Juga: Wapres Beberkan Strategi Utama Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim
Dia juga berharap, perangkat daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus melakukan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, guna memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif serta efisien.
“Sesuai dengan rencana dan menghasilkan umpan balik guna perbaikan program di masa mendatang,” pungkasnya.
