JAKARTA, theopini.id – Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudlatul Athfal (BOP RA) tahap I tahun ini senilai Rp4,385 triliun telah dicairkan.
Hal itu, berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam, kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, agar mensosialisasikan pencairan Dana BOS Madrasah dan BOP RA ke para pemangku kebijakan.
Baca Juga: Kemenag Gelar Bimtek Pelaksanaan Dana BOS 2022
“Mereka harus memahami dan memedomani Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) RA dan BOS pada Madrasah,” tegas Direktur Jenderal Pendidikan Islam M Ali Ramdhani, di Jakarta, Minggu, 14 Januari 2024.
Ia mengingatkan, bahwa pemanfaatan BOS Madrasah dan BOP RA harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam petunjuk teknis.
Seluruh prosesnya, juga harus dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, serta tidak ada konflik kepentingan.
“Jadi harus ada pertanggungjawaban yang jelas dari satuan kerja dalam pemanfaatan BOS Madrasah dan BOP RA, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.
Selain itu, Setiap kegiatan juga harus dilakukan secara efektif, efisien, dan berdampak positif bagi peningkatan kualitas pembelajaran, dengan tetap memperhatikan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Sementara itu, Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Muchammad Sidik Sisdiyanto menambahkan, pihaknya juga telah meminta Kepala Kanwil Kementerian Agama seluruh Indonesia, untuk membentuk tim pengelola BOP RA dan BOS Madrasah sebagaimana juknis yang telah ditetapkan.
“Tim ini bertugas melakukan verifikasi dan validasi data satuan pendidikan calon penerima bantuan,” ujarnya.
Baca Juga: Tingkatkan Kompetensi SDM, Kemenag Akan Bentuk LSP
Tim Verifikator pada MI Swasta dan MTs Swasta berasal dari Kankakemenag Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk tim verifikator MA Swasta berasal dari Tim BOS Kanwil Kemenag Provinsi.
“Ini semua harus dilakukan, agar proses pencairan bisa dipertanggungjawabkan, tepat sasaran dan akuntable, mengingat BOS pada Madrasah dan BOP RA ini merupakan program mandatory,” pungkasnya.
