Rakor TKPKD Sulteng, Angka Kemiskinan Ekstrem Bangkep dan Morut Meningkat

PALU, theopini.id Angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) dan Morowali (Morut) meningkat pada 2023. Hal itu, tertuang dalam surat Kemenenterian Koodinator Pembangunan Manusia (Kemenko PMK), tertanggal 26 Februari 2024.

“Kondisi berbeda justru, dua kabupaten yang mengalami kenaikan angka kemiskinan ekstrem di 2023, yakni Bangkep sebesar 1.34 persen meningkat menjadi 1.87 persen, dan Morut diangka 3,04 persen meningkat menjadi 338 persen,” ungkap Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, H Ma’mun Amir, dalam Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), di Kota Palu, Kamis, 13 Juni 2024.

Baca Juga: Menko PMK Dorong Penuntasan Kemiskinan Ekstrem hingga Stunting di Berau

Ia mengungkapkan, ada empat wilayah yang mengalami penurunan kemiskinan ekstrem dan telah mencapai target nasional, yaitu Banggai (2022) sebesar 5.061 jiwa atau 1,44 persen menurun menjadi 0 persen (2023).

Disusul Kabupaten Buol dari 1,24 persen menurun 0,52 persen, Kota Palu sebesar 1,63 persen menjadi 0,58 persen, Morowali 3,24 persen pada 2022 bergerak turun 0,73 persen hingga tahun ini.

Sementara, tujuh kabupaten lainnya berdasarkan estimasi tingkat, dan jumlah penduduk miskin ekstrem, juga mengalami penurunan pada 2023, yaitu Poso 1,80 persen, Donggala 1,94 persen, Toli-Toli 1,14 persen, Tojo Una-Una 1,31 persen, Banggai Laut 1,67 persen, Sigi 2,07 persen dan Parigi Moutong 2,41 persen.

“Untuk itu, saya minta seluruh kabupaten dan kota agar segera berkoordinasi dengan pihak swasta dalam pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR), guna mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta menjamin ketepatan sasaran penerima bantuan,” tukasnya.

Wagub mengatakan, dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, dan menghapus kemiskinan ekstrem, terdapat tiga indikator penilain kinerja.

Baca Juga: Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Diminta Berikan Perhatian Khusus

Di antaranya, realisasi belanja pendanaan kemiskinan ekstrem, kepatuhan pemerintah daerah dalam penggunaan, verifikasi, dan pelaporan data pelaksanaan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) serta kinerja penanggulangan kemiskinan daerah.

“Saya berharap pemerintah provinsi, kabupaten dan kota terus bersinergi dalam mengintervensi program serta kegiatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah,” pungkasnya.