BANGGAI, theopini.id – DPRD Banggai, Provisi Sulawesi Tengah menyatakan, menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023.
Hal itu, disampaikan dalam paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Banggai Batia Sisilia Hadjar, Jum’at, 21 Juni 2024.
Baca Juga: Wabup Furqanuddin Sampaikan Nota Pengantar Raperda RPJPD ke DPRD Banggai
Pada kesempatan itu, Bupati Banggai, H Amirudin, didampingi Wakil Bupati Furqanuddin Masulili menyerahkan berkas LKPD 2023, dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 kepada DPRD.
“Semua fraksi menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023,” ujar Wakil Ketua I DPRD Banggai Batia Sisilia Hadjar.
Ia mengatakan, LKPD dan Raperda ini diterima untuk ditetapkan dalam suatu keputusan bersama dengan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Banggai.
Sementara itu, Bupati H Amirudin menilai, kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD, menjadi faktor penting terwujudnya pelaksanaan APBD yang akuntabel, efisien, efektif, dan transparan, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan serta kepatuhan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai, saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama antara eksekutif dan legislatif, mulai dari proses pelaksanaan sampai pertanggungjawaban APBD 2023,” imbuhnya.
Kerja sama tersebut, kata dia, berkontribusi terhadap kinerja laporan keuangan Pemda Banggai, dengan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke 12 kalinya.
“Kami berharap kerja sama antara pihak legislatif dan eksekutif dapat terjalin lebih baik lagi. Sehingga pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.
Baca Juga: Pemda dan DPRD Banggai Sepakati KUA-PPAS Perubahan 2023
Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) yang terdiri dari perwakilan fraksi-fraksi, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah membahas LKPD dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023.
Hasil pembahasan pihak eksekutif dan legislatif itu, disampaikan juru bicara Pansus Masnawati Muhammad dalam paripurna.
