PARIMO, theopini.id – Puluhan warga Desa Jononunu, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah melakukan aksi menolak pembangunan Instalasi Pembuangan Limbah Tinja (IPLT), Rabu, 14 Mei 2025.
Aksi spontan yang didominasi emak-emak ini, telah berlangsung sejak Selasa, 13 Mei 2025. Bahkan, mereka melakukan aksi menutup jalur menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Jononunu.
Baca Juga: Kemendes dan PP Pemuda Muhammadiyah Kolaborasi Bangun Desa
Bentuk penolakan warga Desa Jononunu tersebut, juga berimbas terhadap larangan armada pengangkut sampah yang hendak menuju lokasi TPA.
Hingga berujung pada pertemuan yang menghadirkan perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP), Pemerintah Kecamatan Parigi Tengah hingga Pemerintah Desa (Pemdes) Jononunu.
Kepala Desa Jononunu, Bashar Badja, menegaskan pembangunan IPLT merupakan program Pemerintah Desa (Pemda) Parimo, bukan Pemdes.
“IPLT itu merupakan program sanitasi yang dilaksanakan Pemda Parimo melalui Dinas PUPRP,” ujarnya.
Menurut masyarakat, kata dia, Desa Jononunu telah dibangun terdapat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah. Sehingga, dinilai tidak wajar lagi jika dilakukan pembangunan IPLT.
Ia mengaku, tidak ingin masuk lebih jauh dalam persoalan tersebut, karena bukan kewenangannya sebagai Kepala Desa Jononunu.
Sejak awal, ia menjelaskan, Pemdes Jononunu sebagai penyambung lidah Pemda Parimo di tingkat desa, telah melaksanakan tugas dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait proses pembangunan IPLT tersebut.
“Maupun menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemda Parimo terkait hal itu. Bahkan sudah ada hitam di atas putih yang dikirim ke dinas terkait. Malahan sudah dilakukan sosialisasi hingga tiga kali,” katanya.
Hal tersebut, merupakan bagian dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan TPA yang tidak jelas hingga saat ini. Sehingga, berimbas terhadap pelaksanaan program IPLT.
“Aksi masyarakat ini, spontan. IPLT yang dipersoalkan, tapi berimbas terhadap TPA,” ungkapnya.
Berkaitan dengan pertemuan tersebut, kata dia, merupakan upaya mediasi yang turut melibatkan pihak DLH Parimo. OPD tersebut, meminta agar akses menuju TPA dibuka kembali.
Namun, warga yang melakukan aksi penolakan meminta agar Pemda Parimo menyampaikan pernyataan untuk tidak melanjutkan pelaksanaan program IPLT tersebut.
Baca Juga: Mendes PDT Gandeng PBNU, Perkuat Ekonomi Kerakyatan di Tingkat Desa
“Intinya, kami sebagai Pemdes Jononunu sudah cukup berupaya sebagaimana tanggung jawab kami. Untuk persoalan lain, kami sudah lepas tangan, karena bulan kewenangan saya sebagai Pemdes Jononunu. Posisi kami sebagai Pemdes berada di tengah,” pungkasnya.
