MAKASSAR, theopini.id – Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Munafri Arifuddin menerima kunjungan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Dr Suryadarma Hasyim, Senin, 19 Mei 2025.
Pertemuan ini, dalam rangka mencari solusi jangka panjang untuk permasalahan banjir yang kerap terjadi di beberapa titik rawan Kota Makassar.
Baca Juga: Pemprov Sulteng Ikuti Sosialisasi Monitoring Center for Prevention 2025
Seperti di kawasan Blok 10, Antang Kecamatan Manggala, serta di BTN Kodam 3, Kecamatan Biringkanaya serta di area dalam Kota Jl AP Pettarani menjadi fokus Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
Beberapa hasil kajian sementara, menurut Munafri Arifuddin, perlu langkah strategis, termasuk kemungkinan pembangunan kolam retensi baru di pemukiman warga.
Ia menyebutkan, fokus Pemkot Makassar saat ini adalah wilayah Sungai Tallo, yang masuk dalam kewenangan kota. Di mana, pembangunan alur air baru mengalirkan genangan banjir dari Blok 10 Antang.
Namun, opsi ini menghadapi tantangan besar karena adanya rumah-rumah yang berdiri di atas jalur yang direncanakan. Apalagi diperlukan biaya yang cukup besar.
Ia mengatakan, diperkirakan mencapai Rp 400 miliar anggaran yang dibutuhkan, sebab harus ada pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur baru.
Selain itu, ia menyebut, sejak awal Pemkot Makassar meminta bantuan dari tim Universitas Hasanuddin (Unhas) untuk menganalisis solusi pola banjir di wilayah tersebut.
“Hasilnya kami padukan dengan data dari BBWS agar dapat menemukan solusi yang tepat dan sesuai kewenangan masing-masing,” ungkapnya.
Untuk alternatif lainnya, Pemkot Makassar juga mengkaji opsi relokasi sekitar 400 rumah yang saat ini berada di zona genangan.
Dengan estimasi biaya relokasi mencapai sekitar Rp1 miliar per rumah. Sehingga, total anggaran juga diperkirakan sebesar Rp400 miliar.
Opsi ini, dinilai memberikan manfaat jangka panjang berupa ruang terbuka yang berfungsi sebagai kolam retensi baru, sekaligus solusi banjir yang lebih permanen.
“Kalau ini tidak segera ditangani, maka wilayah ini akan terus terendam setiap tahun. Kita ingin membahas ini bersama-sama, mana yang bisa lebih dahulu dikerjakan, mana yang perlu disusun dalam rencana jangka menengah,” jelasnya.
Tak hanya itu, Munafri juga menyoroti pentingnya payung hukum bersama untuk penataan kanal dan saluran kota. Hal ini, tidak bisa hanya sebatas pengerukan sedimen.
Kemudian, penataan kanal juga harus mencakup penertiban bangunan liar di sekitar kanal. Apalagi banyak yang telah dipasangi atap.
“Dijadikan gang, bahkan menjadi tempat pembuangan sampah. Ini membuat kanal gelap, kumuh, dan menyulitkan pengelolaan. Padahal, sudah ada aturan soal jalur inspeksi,” kata dia.
Dengan sinergi antara Pemkot Makassar dan BBWS, diharapkan solusi banjir yang bersifat menyeluruh dapat segera diwujudkan, terutama melalui perencanaan lima tahunan yang realistis dan bertahap.
Ia mengakui, kewenangan Pemkot Makassar terbatas dalam beberapa aspek penanganan banjir, terutama yang bersinggungan dengan wilayah kerja Balai Pompengan.
Oleh karena itu, koordinasi dan sinergi lintas lembaga dianggap penting untuk menghasilkan solusi yang efektif.
Sementara, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Dr Suryadarma Hasyim memberikan solusi dalam hal pencegahan banjir di Kota Makassar.
Menurutnya, pihak BBWS Pompengan Jeneberang terus menekankan pentingnya pengelolaan wilayah sungai secara terpadu, termasuk di dalamnya Wilayah Sungai Pohon yang merupakan gabungan dari sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) strategis.
Mengacu pada Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai Pohon di Sulawesi Selatan meliputi cakupan kerja pada 21 kabupaten dan 3 kota.
Salah satu proyek strategis yang telah berjalan adalah Bendungan Bili-lili, yang berfungsi ganda sebagai konservasi air dan pengendali banjir.
Air yang tertampung di bendungan tersebut juga dimanfaatkan sebagai air baku untuk PDAM Makassar.
“Namun, banjir besar yang terjadi pada Februari 2019 menunjukkan bahwa sumber banjir bukan berasal dari Sungai Jeneberang, melainkan dari Sungai Jenelata, yang saat itu belum memiliki pengendalian banjir yang memadai,” ungkapnya.
Baca Juga: Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar Siapkan Langkah Intervensi Harga Cabai
Proyek ini, didanai melalui pinjaman luar negeri dengan target penyelesaian pada tahun 2028. Sebagai bagian dari strategi mitigasi bencana dan pengurangan risiko banjir di wilayah DAS Jeneberang dan sekitarnya.
Kota Makassar sendiri dipengaruhi oleh dua DAS besar, yaitu DAS Jeneberang dan DAS Tallo. Kedua DAS ini menjadi fokus utama pengelolaan karena beririsan langsung dengan wilayah kota.
Secara total, DAS Jeneberang terdiri atas 58 DAS bagian, termasuk DAS Celah Batu yang juga mencakup wilayah Bone.
Selain bendungan besar, BBWS juga telah membangun dan merencanakan infrastruktur pendukung seperti kolam retensi.
“Beberapa di antaranya termasuk Kolam Regulasi Nipa-nipa, waduk tunggu Pampang, dan Sarana Penanganan Banjir lainnya,” sebutnya.
Namun, tantangan masih banyak, terutama pada area-area resapan air yang telah berubah fungsi seperti kawasan perumahan di Perumnas Antang.
Ia berharap pendekatan ini dapat mendorong sinergi lintas sektor yang kuat dan memastikan setiap wilayah sungai dikelola secara terpadu dari hulu hingga hilir.
“Ini harus kita sinergikan dengan pemerintah daerah. Tidak semua bisa dibangun hanya oleh BBWS,” pungkasnya.
