JAKARTA, theopini.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, semangat otonomi daerah harus mengacu pada prinsip keadilan sosial.
Otonomi daerah, kata dia, diterapkan untuk memperkuat pemerintahan lokal dan mewujudkan pemerataan pembangunan.
Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Gubernur Sulteng Panan Raya Padi di Sigi
“Keberpihakan pada keadilan sosial, kemudian pemerintahan dari bawah, permintaan dari rakyat. Ini artinya otonomi,” kata Bima Arya Sugiarto saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) bersama Great Institute Indonesia dengan tema “Mendorong Pemerataan Lewat Desain Ulang Hubungan Pusat – Daerah di Era Efisiensi Anggaran” di Jakarta, Senin, 26 Mei 2025.
Bima mengajak, semua pihak yang hadir melakukan refleksi terhadap jalannya otonomi daerah. Ia mengingatkan, otonomi daerah didesain untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat.
Langkah ini, diyakini akan membuat berbagai pelayanan publik juga semakin dekat. Selain itu, otonomi juga dijalankan agar keberagaman di daerah dapat dikelola, termasuk optimalisasi pemanfaatan potensi lokal dan menekan kesenjangan antardaerah.
“Nah, sekarang mari kita evaluasi itu semua,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dikantonginya, tak sedikit daerah yang kapasitas fiskalnya masih belum kuat. Daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat ditandai dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar dibanding transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menjadi catatan yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi jalannya otonomi daerah.
“Beberapa daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi, itu pemimpin-pemimpin lokalnya efektif. Memimpin dengan transparan, memimpin dengan visioner,” ujarnya.
Selain itu, Bima mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengawal upaya efisiensi anggaran di lingkup pemerintah daerah (Pemda).
Efisiensi tersebut, bertujuan untuk mengarahkan alokasi anggaran agar digunakan untuk kegiatan substantif.
Menurutnya, tak sedikit Pemda yang berhasil menggeser anggarannya untuk fokus terhadap program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan.
“Presiden inginkan hal yang sederhana, rakyat ingin makan, rakyat ingin sehat, rakyat ingin sekolah, dan rakyat ingin bekerja,” jelasnya.
Baca Juga: Sebaran Pohon Kelapa Terbanyak, Tidak Jamin Parimo Dilirik Investor
Di sisi lain, ia mengatakan, saat ini pemerintah tengah berupaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Langkah ini dilakukan melalui berbagai program strategis, salah satunya memanfaatkan bonus demografi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Berbagai program, kata dia, telah disusun seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat. Program tersebut perlu didukung oleh banyak pihak termasuk Pemda.
