PALU, theopini.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Sigi, Sulawesi Tengah menunjukkan keseriusannya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel melalui penguatan sistem manajemen risiko.
“Pengelolaan risiko bukan semata-mata tugas administratif, melainkan bagian krusial dari strategi pemerintahan yang bertanggung jawab,” tegas Sekda Nuim Hayat saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Risiko di Kota Palu, Rabu, 28 Mei 2025.
Baca Juga: Inspektorat Daerah Parimo Gelar Bimtek Peningkatan IEPK
Ia pun mengapresiasi Inspektorat Kabupaten Sigi, atas inisiatif dan konsistensi dalam membangun kesadaran lintas organisasi terhadap pentingnya sistem pengendalian internal yang kokoh.
Manajemen risiko, kata dia, adalah pondasi dari pembangunan yang berkelanjutan. Olehnya, bukan hanya soal kepatuhan, tapi tentang membangun budaya kerja yang cermat, terukur, dan berorientasi pada hasil.
“Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Sigi mencatat kemajuan signifikan. Saat ini, tingkat kematangan manajemen risiko di lingkup pemerintahannya telah berada pada level Risk Aware,” ungkapnya.
Selain itu, Kabupaten Sigi menempati peringkat ketiga di Sulawesi Tengah dalam indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko Institusional (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).
Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pun telah mencapai level 3, menandai kesiapan dalam menjalankan fungsi pengawasan yang lebih strategis.
Namun menurut Sekda Nuim Hayat, capaian itu bukan akhir, melainkan awal dari proses yang lebih besar ke depan.
“Kita sudah berada di jalur yang tepat, tapi tantangannya akan semakin kompleks. Diperlukan sistem yang terintegrasi dan keberanian untuk terus memperbaiki diri,” ucapnya.
Ia juga menyinggung penerapan model Three Lines atau Tiga Lini Pertahanan, yang kini diperkuat dengan regulasi lokal melalui Peraturan Bupati Sigi Nomor 5 Tahun 2025.
Regulasi ini menjadi kerangka hukum dalam menyelaraskan peran tiap unit kerja dalam memitigasi risiko, merespons ketidakpastian, dan menjaga akuntabilitas publik.
Bimtek ini, diikuti oleh perwakilan dari 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Sigi dan menghadirkan narasumber utama dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah.
Baca Juga: Kemendag Perkuat Ekosistem Perdagangan Berjangka Komoditi
Kegiatan ini, bertujuan mendorong pemahaman menyeluruh serta komitmen kolektif dari seluruh perangkat daerah dalam membangun sistem pengawasan internal yang tangguh.
“Kami berharap Bimtek ini bisa menjadi forum pembelajaran dan kolaborasi. Harus ada dialog terbuka dan kesediaan untuk berubah,” pungkasnya.
