PALU, theopini.id — Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai memiliki peran strategis sebagai penjaga demokrasi dan suara rakyat di tingkat desa.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah pun berkomitmen untuk memperkuat posisi dan kapasitas lembaga ini melalui berbagai kebijakan dan program, salah satunya lewat skema unggulan BERANI.
Baca Juga: BPD Didorong Jadi Mitra Strategis Pembangunan Berbasis Potensi Lokal
“Tanpa BPD yang kuat, pembangunan desa akan timpang. Mereka adalah garda demokrasi di akar rumput, dan harus diperkuat secara sistemik,” tegas Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah, dr Reny A. Lamadjido, saat membuka Temu Raya BPD ke-II di Kota Palu, Kamis, 7 Agustus 2025.
Ia menekankan, program BERANI bukan sekadar jargon kepemimpinan, melainkan payung besar kebijakan yang merangkul seluruh desa untuk terlibat aktif dalam pembangunan inklusif.
Salah satu bentuk keberpihakan Pemprov Sulawesi Tengah terhadap desa, adalah memastikan BPD memiliki ruang, kewenangan, dan insentif untuk menjalankan fungsi kontrol dan advokasi kebijakan publik di tingkat desa.
“Kami sudah punya Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata kelola pemerintahan desa. Tapi itu tidak cukup. Harus diperkuat dengan pergub, juknis, dan insentif yang konkret bagi BPD yang aktif,” ujarnya.
Reny juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran khusus untuk penguatan kelembagaan BPD. Ia menyambut baik usulan Forum BPD Sulawesi Tengah, agar 3% Dana Desa dialokasikan bagi BPD.
Menurutnya, Pemprov Sulawesi Tengah berupaya mempercepat realisasi kebijakan tersebut, dengan target implementasi paling lambat Januari 2026.
Tak hanya bicara regulasi, Reny menjabarkan bagaimana program BERANI Cerdas dan BERANI Sehat memberi dampak langsung ke desa.
Anak-anak dari keluarga BPD kini bisa menikmati bantuan pendidikan, sementara layanan kesehatan lewat BPJS bisa diakses gratis tanpa beban tunggakan.
“Kalau rakyat desa sakit hanya karena tak mampu bayar iuran BPJS, maka negara gagal hadir. Berani Sehat ada untuk memastikan itu tidak terjadi,” tegasnya.
Menurut Reny, keberhasilan pembangunan desa tidak terletak pada kepala desa semata, tetapi pada kekuatan kolaborasi antara BPD, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya.
Ia mencontohkan, dalam Musrenbangdes, peran BPD sangat krusial karena tanpa tandatangan mereka, tak satu pun program bisa dijalankan.
Baca Juga: Masa Keanggotaan BPD PAW se-Kecamatan Parigi Diperpanjang
Dalam kesempatan itu, Reny menyerukan solidaritas lintas tingkatan dalam memperkuat desa. Ia menyebut BPD sebagai ujung tombak yang harus diperhitungkan dan dirangkul, bukan diabaikan.
“Kalau desa kuat, Sulawesi Tengah pasti hebat. Dan kalau BPD solid, rakyat desa akan punya suara dan masa depan yang lebih jelas. Pemerintah provinsi berdiri bersama kalian,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
