PALU, theopini.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah segera menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Saya ucapkan terima kasih atas inisiatif ini dan respon dari Pak Gub sendiri, menyambut baik rencana kerjasama dengan BPKP,” kata Wakil Gubernur dr Reny A. Lamadjido, saat menerima Plt Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah, Agus Julianto di ruang kerjanya, Kamis, 18 September 2025.
Baca Juga: Pemprov Sulteng Gandeng BPKP Perkuat Pengawasan dan Dongkrak PAD
Ia menegaskan, kolaborasi ini akan menjadi pijakan penting dalam membangun sistem pengawasan profesional, khususnya dalam implementasi program-program Nawa Cita Berani di perangkat daerah.
Ia berharap, BPKP aktif memberikan rekomendasi maupun peringatan, jika ditemukan indikasi kekeliruan di lapangan.
“Jangan pernah ragu untuk memberikan notice atau peringatan jikalau ada sesuatu yang keliru dalam pelaksanaan program,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPKP, Agus Julianto mengungkapkan, Sulawesi Tengah akan menyusul Maluku Utara sebagai provinsi kedua di Indonesia yang menjalin kerja sama strategis bersama BPKP.
Ia menekankan, sistem pengawasan ini dirancang tidak tinggal diam, jika ada penyimpangan. Bahkan, menciptakan tata kelola akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Baca Juga: BPKP Sulteng Gelar Pelatihan Teknis Audit Berbantuan Komputer di Banggai
“(Sistem) akan langsung memperingati jika ada sesuatu yang keliru,” tegasnya.
Turut hadir dalam pertemuan itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan merangkap Plt Kepala BPKAD Sulawesi Tengah, Rudi Dewanto, serta Inspektur pada Inspektorat M. Muhlis.
Baca berita lainnya di Google News
