JAKARTA, theopini.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia menekankan, pentingnya menghidupkan sektor swasta sebagai penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga: Wamendagri Tekankan Inovasi Pendanaan untuk Jaga Layanan Dasar dan Program Nasional
“Besarnya PAD mencerminkan hidup atau tidaknya sektor swasta. Semakin tinggi PAD dari pajak dan retribusi daerah, semakin kuat pula peran swasta. Sebaliknya, PAD yang kecil menandakan sektor swasta kurang berkembang,” kata Mendagri dalam acara Program Pembekalan Calon Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Angkatan 2 Tahun 2025 di Jakarta, Rabu malam, 17 September 2025.
Ia menegaskan, daerah harus mampu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Jika belanja lebih besar dari pendapatan, risiko defisit akan muncul dan memaksa daerah mencari pinjaman atau memakai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
“Ngatur uang daerah ya sama dengan ngatur negara, sama sebetulnya ngatur rumah tangga. Jangan sampai pendapatan lebih kecil daripada belanja,” ujarnya.
Ia juga membagi kapasitas fiskal daerah menjadi tiga kategori, yakni kuat jika PAD lebih besar dari dana transfer pusat.
Kemudian, sedang bila seimbang, dan lemah jika PAD jauh lebih kecil. Sehingga bergantung pada pemerintah pusat.
Baca Juga: Hadiri RDP di DPR RI, Gubernur Sulteng Keluhkan Ketimpangan DBH Pertambangan
Untuk itu, Mendagri meminta, kepala daerah membuka ruang dialog dengan dunia usaha. Ia menilai, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di daerah harus dilibatkan secara aktif dalam merumuskan potensi dan arah pembangunan.
“Tanyakan potensi wilayah kita ini apa. Terus untuk bisa menghidupkan daerah ini, kalian butuh apa dari saya sebagai pengambil kebijakan. Kira-kira begitu,” tandasnya.
Baca berita lainnya di Google News
