PARIMO, theopini.id – Anggota DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Irawati, menyarankan pengelola Pasar Sentral Parigi, untuk menerapkan mekanisme penataan yang lebih tertib, salah satunya melalui pemberlakuan kartu pedagang.
“Saya rasa pemberlakuan kartu ini penting guna menghindari konflik antar pedagang,” ujar Irawati, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Parimo bersama pelaku pasar, Kamis, 9 Oktober 2025.
Baca Juga: Tinjau Pasar Sentral, Bupati Parimo Instruksikan ASN Belanja di Program Jumat Berkah
Ia menjelaskan, kartu pedagang nantinya dapat diberikan kepada seluruh pelaku usaha di pasar, baik yang berjualan setiap hari maupun yang hanya beroperasi beberapa kali dalam seminggu.
Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk menghindari tumpang tindih penggunaan lapak dan perebutan tempat yang kerap terjadi di sejumlah pasar.
“Dinas dan kepala pasar perlu melakukan pendataan jumlah pedagang secara menyeluruh agar penataan berjalan tertib dan terarah,” tambahnya Selain itu, Irawati juga mendorong agar pihak pengelola pasar secara rutin menggelar pertemuan bersama pedagang.
Tujuannya, kata dia, untuk mendengar langsung berbagai persoalan yang muncul dan mencegah konflik sejak dini.
Ia turut menyoroti keberadaan penjual musiman, terutama yang biasa berjualan pada bulan Ramadan.
Ia menilai, perlu ada aturan khusus agar pedagang dadakan tersebut bisa tertib tanpa mengganggu pedagang tetap.
Baca Juga: TPID Sulteng Intensifkan Pengawasan Beras: Stok Aman, Harga Dikendalikan Lewat Operasi Pasar
“Pihak pasar harus membuat aturan yang jelas. Setidaknya mereka wajib melapor agar bisa disediakan tempat khusus,” tegasnya.
Terkait rencana relokasi pedagang, Irawati berharap penataan ke depan dilakukan secara rapi dan terorganisir, menyesuaikan jenis dagangan agar Pasar Sentral Parigi menjadi pasar yang tertib, bersih, dan berkualitas.
Baca berita lainnya di Google News
