PALU, theopini.id – Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid menegaskan, pentingnya reformasi kebijakan fiskal nasional untuk menciptakan keseimbangan pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kebijakan fiskal harus mencerminkan semangat keadilan. Daerah tidak boleh hanya menjadi pelaksana tanpa ruang fiskal yang cukup untuk melayani rakyatnya,” ujar Gubernur Anwar Hafid, dalam pertemuan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu, 5 November 2025.
Baca Juga: Raker Banggar DPRD Sulteng, TAPD Paparkan Rp5,8 Triliun Belanja Daerah
Ia menjelaskan, kondisi fiskal Provinsi Sulawesi Tengah saat ini menghadapi tekanan berat akibat penyesuaian transfer pusat tahun 2026 yang berkurang hampir Rp1 triliun.
Dari total APBD sebesar Rp4,6 triliun, sekitar Rp2,1 triliun terserap untuk belanja pegawai, sehingga ruang fiskal yang tersisa menjadi terbatas.
Meski demikian, Ia menegaskan, seluruh program prioritas dalam kerangka Sembilan Program BERANI tetap berjalan.
Program tersebut, meliputi antara lain BERANI Cerdas, BERANI Sehat, BERANI Panen Raya, dan BERANI Tangkap Banyak, yang difokuskan pada peningkatan pendidikan, kesehatan, pertanian, dan kelautan.
“Sembilan BERANI harga mati. Rakyat tidak boleh kehilangan pelayanan, apa pun yang terjadi,” tegas Anwar Hafid.
Ia juga menyoroti, kebijakan pembiayaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang masih ditanggung oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, pembiayaan PPPK seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat agar daerah memiliki ruang lebih besar untuk membiayai program pelayanan publik.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan, pentingnya menjaga kolaborasi lintas level pemerintahan agar pembangunan tetap berkelanjutan.
“Kami percaya, dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, DPR, dan kementerian teknis, Sulawesi Tengah akan tetap BERANI maju, meski dalam keterbatasan,” tandasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny Lamadjido, Kepala DJPK Kemenkeu Askolani, serta bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah.
Wakil Ketua Banggar DPR RI, Muhidin Said, mengapresiasi paparan Gubernur Anwar Hafid yang dianggap mewakili suara banyak kepala daerah di Indonesia.
“Apa yang disampaikan Pak Gubernur menjadi bahan penting bagi kami dan Kementerian Keuangan untuk mencarikan solusi nyata. Ini bukan persoalan Sulawesi Tengah saja, tetapi persoalan nasional,” kata Muhidin.
Baca Juga: Anggota DPR RI Muhidin Mohamad Said Reses di Sigi
Sementara itu, Kepala DJPK Kemenkeu, Askolani menjelaskan, kebijakan fiskal 2026 merupakan masa transisi pertama pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto, yang tengah menata ulang arah belanja pusat dan transfer ke daerah agar lebih efisien.
“Sebagian anggaran pusat diarahkan langsung ke masyarakat melalui program prioritas nasional. Namun kami tetap mendengar dan menyesuaikan agar daerah tidak kehilangan kemampuan fiskalnya,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
