GORONTALO, theopini.id — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menunjukkan komitmennya terhadap pemerataan kesejahteraan tenaga pendidik.
Setelah melalui proses panjang, gaji bagi para guru dan tenaga kependidikan non database akhirnya resmi dibayarkan.
Langkah ini, disambut penuh rasa syukur dan haru oleh para penerima. Total anggaran yang dikucurkan untuk pembayaran tersebut, mencapai Rp3,257 miliar.
Baca Juga: Pemprov Gorontalo Tunaikan Janji Politik, Ribuan UMKM Terima Bantuan Usaha
Hal ini, mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap peran para pendidik non-pegawai negeri yang selama ini turut menopang jalannya pendidikan di berbagai sekolah di Gorontalo.
“Terima kasih kepada Bapak Gubernur Gusnar dan Ibu Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie yang telah merealisasikan hak kami. Ini bentuk perhatian nyata pemerintah terhadap guru-guru non database yang juga berjuang di dunia pendidikan,” ujar Zamir Anwar Halid, salah satu perwakilan guru non database, Jum’at, 7 November 2025.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail melalui juru bicaranya David Radjak menegaskan, pendidikan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan prioritas utama dalam pembangunan daerah.
“Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur berprinsip bahwa guru adalah ujung tombak pendidikan. Tidak boleh ada yang merasa terabaikan hanya karena status kepegawaian, karena semua memiliki peran penting dalam membentuk masa depan daerah,” terangnya.
Ia menambahkan, kebijakan pembayaran gaji ini bukan hanya bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, tetapi juga dorongan moral agar para guru non database tetap semangat mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik.
Baca Juga: Pemprov Gorontalo Bentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah
“Dengan terealisasinya pembayaran senilai Rp3 miliar lebih ini, diharapkan para guru dapat kembali fokus menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan profesionalisme,” tambahnya.
Kebijakan ini, menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Gorontalo dalam memperkuat sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus memastikan tidak ada tenaga pendidik yang tertinggal dalam perhatian dan dukungan pemerintah.
Baca berita lainnya di Google News
