PALU, theopini.id – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido menegaskan, program Sekolah Rakyat (SR) merupakan strategi konkret pemerintah pusat, untuk memutus mata rantai kemiskinan.
Olehnya, kata dia, seluruh pemerintah kabupaten/kota wajib segera berpartisipasi dan tidak melewatkan peluang tersebut.
Baca Juga: Bupati Sigi: Sekolah Rakyat Adalah Jalan Menghapus Ketimpangan Pendidikan di Daerah
“Mari kita berbondong-bondong mengambil program Sekolah Rakyat,” ajak Wagub Reny dalam sambutannya, saat membuka Rakor Penyelarasan Program SR dan Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Palu, Kamis, 20 November 2025.
Di Sulawesi Tengah, menurutnya, sudah ada tiga Sekolah Rakyat yang berjalan, yakni SR Tadulako Nambaso, SRMP Sigi, dan SR Terintegrasi Tojo Una-Una.
Khusus SR Tadulako Nambaso yang dikelola Pemprov Sulawesi Tengah, aktivitas belajar mengajar dan asrama sementara dipusatkan di gedung BPSDM, Jalan S. Parman.
Wagub Reny menyayangkan, jika kabupaten/kota tidak segera merintis pendirian Sekolah Rakyat, mengingat seluruh pembiayaan program ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
“Sangat disayangkan jika pemerintah kabupaten/kota melewatkan program ini karena pendanaannya ditanggung penuh pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia menceritakan bagaimana Pemprov Sulawesi Tengah bergerak cepat, ketika SR Tadulako Nambaso ditunjuk sebagai penerima program nasional tersebut.
“Administrasi Sekolah Rakyat Tadulako Nambaso kami siapkan hanya dalam tiga hari, bersama dinas sosial, BPN, dan OPD teknis,” ungkapnya.
Selain menyoroti kesiapan administrasi, ia juga menyampaikan kebahagiaannya karena seluruh siswa Sekolah Rakyat merasa betah selama mengikuti pendidikan.
Mereka tinggal di asrama, memperoleh seragam lengkap, makan-minum ditanggung, dan mendapatkan penanganan kesehatan bila sakit.
“Alhamdulillah, tidak ada anak-anak kita yang minta pulang. Mereka nyaman karena SR sudah menjadi rumah kedua,” ujarnya.
Terkait penerapan DTSEN, Wagub Reny menekankan, pentingnya data tunggal sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menentukan sasaran Sekolah Rakyat, kurikulum, serta bentuk pendampingan.
Baca Juga: Anleg Sulteng Zalzulmida Sosialisasikan Program MBG dan Sekolah Rakyat
“Instrumen DTSEN penting untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin, potensi lokal, dan tantangan di setiap wilayah agar Sekolah Rakyat tepat sasaran,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan, program Sekolah Rakyat merupakan komitmen langsung Presiden Prabowo Subianto yang harus didukung penuh pemerintah daerah.
“Sekolah Rakyat ini adalah niat tulus dari Pak Presiden, jadi harus kita dukung,” tandasnya.
Baca berita lainnya di Google News
Komentar