PARIMO, theopini.id — Anggota DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Husein Marjengi mendorong Bupati H Erwin Burase untuk mengambil sikap tegas, dalam menangani setiap persoalan yang muncul di daerah.
“Sebagai pimpinan, seharusnya bupati punya ketegasan dalam menyikapi setiap permasalahan,” ujar Husein Marjengi dalam Rapat Paripurna yang turut dihadiri langsung oleh Bupati Erwin, usai pembacaan usulan penggunaan Hak Angket terkait dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Wakil Bupati Abdul Sahid di Parigi, Selasa, 2 Desember 2025.
Baca Juga: Dugaan Intervensi Wabup di Proyek Perpustakaan, DPRD Parimo Resmi Usulkan Hak Angket
Ia menegaskan, seluruh persoalan daerah merupakan tanggung jawab kepala daerah. Karena itu, menurutnya, tidak seharusnya bola panas dilempar kepada DPRD setiap kali terjadi polemik.
“Dengan sikap tegas, tidak perlu lagi melempar persoalan ke DPRD,” tegasnya.
Husein mencontohkan, polemik pengusulan jumlah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), di mana bupati justru mengarahkan DPRD Parimo untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut persoalan tersebut.
Menurutnya, sebagai pemegang kewenangan penuh di daerah, bupati semestinya dapat menyelesaikan berbagai persoalan tanpa harus menunggu terbentuknya Pansus, bahkan tanpa perlu melibatkan Hak Angket apabila langkah tegas diambil sejak awal.
“Saya harap bapak tegas dan segera mengubah sistem seperti ini, jangan biarkan aparatur mempermainkan bapak,” tegasnya.
Meski demikian, Husein mengaku menghargai kepemimpinan Erwin Burase. Namun, ia tidak sepakat dengan pola penanganan persoalan daerah yang dinilai terlalu lentur dan kurang memberi kepastian.
Ia menilai masyarakat saat ini membutuhkan pemimpin yang mampu memberikan kejelasan dan ketegasan dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama karena kegagalan masa lalu yang membuat publik kehilangan kepercayaan.
Baca Juga: DPRD Parimo Sepakat Bentuk Pansus WPR, Siap Telusuri Dugaan Penambahan 37 Titik Tambang
“Harapan masyarakat saat ini bergantung pada kepemimpinan bapak, dan mereka butuh itu,” tambahnya.
Di akhir penyampaiannya, Husein meminta bupati segera memperbaiki sistem penanganan persoalan daerah dan tidak bersikap lentur dalam mengambil keputusan, agar tidak menjadi sasaran permainan aparatur maupun pihak berkepentingan.
“Segera ubah sistem ini agar bapak tidak dijadikan bahan obokan di daerah ini,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
