PARIMO, theopini.id — Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah menegaskan, perlunya memperketat pengawasan laut sebagai upaya utama mencegah kerusakan ekosistem, dan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan.
“Potensi laut kita besar, tetapi ancamannya juga besar. Illegal fishing tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam masa depan ekonomi nelayan,” tegas Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Ir. Lewis, saat membuka Sosialisasi Illegal Fishing di Aula Kantor Bupati, Senin, 8 Desember 2025.
Baca Juga: Polairud Parimo Bangun Kemitraan Bahari, Edukasi Nelayan Cegah Illegal Fishing
Ia menyoroti penggunaan bom ikan dan bahan kimia berbahaya, yang merusak terumbu karang serta berakibat pada menurunnya stok ikan.
“Ketika terumbu karang rusak, ikan menjauh. Nelayan harus melaut lebih jauh dan biaya operasional meningkat. Ini langsung memukul ekonomi mereka,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh pihak memperkuat pengawasan wilayah pesisir, melaporkan aktivitas mencurigakan, serta terus mengedukasi kelompok nelayan agar menggunakan alat tangkap legal dan ramah lingkungan.
“Pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi masyarakat adalah kunci menghentikan praktik ilegal di laut,” tambahnya.
Pemda Parimo, juga berkomitmen memperkuat program pemberdayaan nelayan dan menyediakan ruang dialog agar persoalan di lapangan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.
Baca Juga: Bupati Parimo Keluarkan Surat Edaran, Larang Praktik Illegal Fishing
Kegiatan sosialisasi ini, diharapkan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kelestarian laut, sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Parimo.
Kegiatan sosialisasi yang turut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, UPTD Pelabuhan Perikanan, pemerintah kecamatan dan desa, penyuluh, hingga kelompok nelayan ini, bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat pesisir mengenai bahaya praktik penangkapan ikan ilegal.
Baca berita lainnya di Google News
