Program BERANI Dorong Lonjakan Kepatuhan Pajak Kendaraan di Sulteng

PALU, theopini.idPemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng), mencatat kenaikan signifikan penerimaan dari Program BERANI Bebas Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, yang dinilai sebagai langkah strategis Gubernur Anwar Hafid untuk memperluas kepatuhan pajak masyarakat sekaligus memperkuat pendapatan daerah.

“Program BERANI sejak 19 November sampai 7 Desember 2025, sudah menghasilkan Rp32,99 miliar dari 34.600 transaksi,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Tengah, Rifki Ananta, Senin, 8 Desember 2025.

Baca Juga: BERANI Sehat Dongkrak Kepesertaan JKN Sepanjang 2025

Ia merinci, pendapatan tersebut berasal dari dua jenis penerimaan, yakni:

  • BBNKB sebesar Rp18.764.320.850, termasuk opsen untuk provinsi Rp11.301.997.500 dan untuk kabupaten/kota Rp7.459.323.350.
  • PKB sebesar Rp23.621.295.298, dengan pembagian untuk provinsi Rp14.229.727.751 dan opsen kabupaten/kota Rp9.391.567.547.

Ia menjelaskan, keberhasilan program Berani tahun ini memperkuat capaian sebelumnya. Pada periode April–Mei 2025, program serupa menghasilkan pemasukan hingga Rp82,62 miliar.

“Total dua kali pelaksanaan program sudah mencapai Rp115,61 miliar, dan program masih berjalan sampai 20 Desember. Kita berharap akhir periode akan menambah pemasukan daerah,” jelas Rifki.

Program BERANI, yang digagas Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido, memberikan penghapusan penuh bagi tunggakan pajak kendaraan bermotor bertahun-tahun, sementara wajib pajak hanya membayar pajak tahun berjalan.

Rifki kembali mengingatkan masyarakat Sulawesi Tengah, pemilik kendaraan agar memanfaatkan kesempatan ini.

Baca Juga: Domino Jadi Media Edukasi Kesehatan, Pemprov Sulteng Dorong Gaya Hidup BERANI Sehat

“Hanya bayar pajak tahun berjalan. Tunggakan sebelumnya berapa tahun pun kita hapus. Silakan ke Samsat terdekat sebelum program berakhir,” imbaunya.

Program ini, dinilai tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah tetapi juga mengurai beban ekonomi masyarakat dan memperbaiki administrasi data kendaraan di Sulawesi Tengah.

Baca berita lainnya di Google News

Komentar