PARIMO, theopini.id — Ketua DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah Alfred Tungiroh, menyayangkan ketidakhadiran sejumlah anggota DPRD yang berujung pada tertundanya rapat paripurna, Selasa, 20 Januari 2026.
Penundaan rapat paripurna tersebut, mendapat perhatian serius dari Alfred Tungiroh, meskipun saat itu ia tengah berada dalam perjalanan duka ke Sulawesi Selatan, untuk menghadiri pemakaman keluarga.
Baca Juga: Pencairan Beasiswa BERANI Cerdas Tertunda, Berkas 223 Mahasiswa Belum Lengkap
“Saya sangat menyayangkan kondisi ini. Padahal sebelumnya kita semua sudah berkomitmen bahwa paripurna hari ini bisa terselenggara,” ujar Alfred Tungiroh saat dikonfirmasi via telepon.
Ia menegaskan, berdasarkan kebijakannya sebagai pimpinan DPRD, pada hari pelaksanaan paripurna tidak ada surat tugas yang diproses bagi seluruh anggota legislatif, baik untuk kegiatan partai maupun perjalanan dinas ke luar daerah.
“Yang pasti, setahu saya tidak ada anggota DPRD yang memiliki agenda keluar daerah hari ini. Kecuali saya sendiri yang sedang dalam perjalanan ke Toraja karena menghadiri pemakaman keluarga,” katanya.
Alfred juga mengungkapkan bahwa sejumlah anggota DPRD, khususnya dari Komisi III dan IV, baru dijadwalkan melaksanakan perjalanan dinas ke Kabupaten Sigi pada Rabu, 21 Januari 2026, atau sehari setelah agenda paripurna.
Menurutnya, jadwal rapat paripurna tersebut telah disepakati bersama dan ditetapkan dalam Badan Musyawarah (Banmus). Sehingga seluruh anggota DPRD seharusnya hadir dan mengikuti agenda penting tersebut.
“Sesuai kesepakatan di Banmus, anggota DPRD hanya diperkenankan tidak menghadiri paripurna jika ada kepentingan yang sangat mendesak, seperti kegiatan partai atau urusan keluarga yang bersifat darurat,” tegasnya.
Diketahui, rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WITA dengan agenda pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, terpaksa batal digelar karena hanya dihadiri 14 orang anggota DPRD, sehingga tidak memenuhi kuorum.
Baca Juga: Pemda Parimo Pertimbangkan Pakai BTT Bayarkan Gaji Perangkat Desa yang Tertunda
Menanggapi gagalnya paripurna tersebut, Alfred kembali menyatakan kekecewaannya atas rendahnya tingkat kehadiran anggota DPRD, termasuk dari unsur Badan Kehormatan (BK).
“Ini tentu menjadi catatan serius bagi lembaga DPRD, karena menyangkut komitmen dan tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
