PARIMO, theopini.id – Anggota DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Husen Mardjengi, menyoroti lemahnya peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan pengelolaan anggaran, yang dinilai menjadi penyebab utama masih terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Seharusnya yang kita pertanyakan adalah peran Inspektorat dalam hal ini, bagaimana fungsi pengawasan mereka dijalankan,” ujar Husen dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) LHP-BPK DPRD Parimo, Senin, 9 Februari 2026.
Baca Juga: Pemda Parimo Perketat Pengawasan Proyek, Pastikan Anggaran Publik Tepat Guna
Menurutnya, Inspektorat Daerah sebagai titik sentral pengawasan penyusunan hingga pertanggungjawaban program serta kegiatan OPD, terkesan tidak serius dan kurang siap menjalankan tugasnya.
“Temuan BPK hampir merata di seluruh OPD. Ini menunjukkan pengawasan internal tidak berjalan maksimal,” katanya.
Ia juga menilai, sejumlah OPD tidak menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki kinerja atas temuan BPK.
Hal itu, terlihat dari masih adanya OPD yang menghadiri rapat pembahasan tanpa membawa dokumen LHP-BPK sebagai bahan evaluasi.
“Setiap tahun temuan bukan berkurang, tapi justru terus meningkat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Husen menyinggung adanya opsi pengembalian anggaran pada temuan yang tidak bersifat penambahan, yang menurutnya dapat membuka ruang kesengajaan dalam penyalahgunaan anggaran.
Ia berharap ke depan pemerintah daerah melalui Inspektorat Daerah memperketat pengawasan, bukan sekadar melakukan pembinaan administratif.
Baca Juga: Pejabat Fungsional PPLH di DLH Parimo Terancam Tak Bisa Naik Pangkat
Bahkan, menurut Husen, Inspektorat Daerah seharusnya hadir mendampingi seluruh OPD dalam setiap rapat Pansus, untuk menjelaskan secara rinci penyebab terjadinya temuan BPK.
“Ini harus dibenahi. Kalau pengawasan kuat dan komitmen jelas, tujuan kita membangun daerah ini bisa benar-benar terwujud,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
