PALU, theopini.id — Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota agar tidak menunda pengisian Monitoring, Controlling, and Surveillance for Prevention (MCSP), sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan korupsi di daerah.
“Bapak ibu semuanya, mulai dari sekarang sudah harus mengisi MCSP-nya. Jangan menunggu Desember baru diisi,” tegas Reny dalam rapat virtual pelaksanaan MCSP dan Survei Penilaian Integritas (SPI) bersama jajaran pemerintah kabupaten/kota, Kamis, 12 Maret 2026.
Ia menjelaskan, capaian MCSP merupakan salah satu indikator penting untuk menilai tingkat kerawanan korupsi di suatu daerah.
Ia menyebutkan, daerah yang berada pada kategori merah atau kuning memiliki risiko kerentanan terhadap praktik korupsi.
Berdasarkan hasil evaluasi, skor MCSP Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah saat ini berada pada angka 89 atau masuk dalam kategori hijau.
Dengan capaian tersebut, Wagub Reny berharap pemerintah kabupaten dan kota dapat menjadikannya sebagai motivasi, untuk meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan sehingga secara bersama-sama dapat berada pada zona hijau.
Selain MCSP, pemerintah kabupaten/kota juga diingatkan untuk memperhatikan pelaksanaan SPI 2026 yang bertujuan memotret tingkat integritas lembaga publik.
Penilaian SPI mencakup tiga kelompok responden, yakni internal atau pegawai, eksternal atau pengguna layanan, serta ekspert atau pakar.
“Semoga kita dapat bekerjasama dalam meningkatkan integritas dan pencegahan korupsi,” ujar Reny.
Reny juga mendorong terbangunnya sinergi yang lebih baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Rapat tersebut digelar dari ruang kerja Wagub Sulawesi Tengah, dan turut dihadiri Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Fahrudin, bersama para inspektur pembantu wilayah.
Baca berita lainnya di Google News
