PARIMO, theopini.id – Bupati Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, H Erwin Burase, mengungkapkan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap keuangan daerah.
Ia menyebutkan, banyak dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah, baik kabupaten maupun provinsi, ditarik kembali ke pusat. Meskipun, sebagian dialihkan dalam bentuk program langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Kalau kita lihat, memang ada penarikan dana ke pusat. Tapi kemudian diturunkan kembali dalam bentuk program langsung,” ujar Erwin Burase saat menghadiri kegiatan halal bihalal bersama Gubernur Sulawesi Tengah di Kecamatan Tomini, Minggu, 29 Maret 2026.
Menurutnya, dampak kebijakan tersebut juga dirasakan pada Dana Desa yang mengalami pemotongan hingga hampir 60 persen.
Kondisi ini, memaksa pemerintah daerah untuk mencari strategi baru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Erwin mengungkapkan, total PAD Kabupaten Parimo saat ini sebesar Rp180 miliar, namun sekitar 60 persen di antaranya berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit.
“PAD ini tidak bisa digunakan untuk kegiatan lain, karena harus dikembalikan ke tiga rumah sakit daerah dan 23 puskesmas,” jelasnya.
Dengan demikian, hanya sekitar Rp50 miliar lebih yang benar-benar masuk ke kas daerah, dan dapat digunakan untuk pembangunan.
Kondisi tersebut, kata dia, sangat membatasi ruang fiskal pemerintah daerah, terlebih dengan luas wilayah Parimo yang mencapai 510 kilometer, membentang dari Kecamatan Sausu hingga Moutong di wilayah pesisir yang rentan abrasi dan bencana.
“Di sisi lain, transfer pusat berkurang dan DAK fisik juga sudah tidak ada lagi. Ini tentu menyulitkan daerah,” ungkapnya.
Selain persoalan fiskal, Erwin juga menyoroti maraknya aktivitas illegal fishing yang menjadi ancaman serius bagi nelayan di Parimo.
Ia mengaku, hampir setiap saat menerima laporan masyarakat terkait praktik penangkapan ikan ilegal tersebut.
“Nelayan kami sudah sangat kesulitan mencari ikan di laut. Akhirnya, mereka terpaksa bekerja di kebun orang lain untuk menyambung hidup,” katanya.
Sebagai upaya penanganan, Pemda Parimo telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) penanganan illegal fishing, melakukan sosialisasi ancaman hukum, serta memasang spanduk larangan pengeboman ikan.
Namun demikian, praktik tersebut masih terus terjadi dengan pola yang semakin canggih.
“Sekarang bukan lagi siang hari, tapi malam. Bahkan metode pengeboman sudah lebih modern, menggunakan buah semangka dan pepaya agar tidak terdengar,” bebernya.
Pada kesempatan itu, Erwin juga meminta dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menempatkan kapal pengawas di perairan Teluk Tomini guna meminimalisir aktivitas illegal fishing.
Ia menegaskan, potensi sumber daya laut di Teluk Tomini harus dijaga karena menjadi salah satu kekayaan daerah yang banyak mendapat perhatian dari luar.
“Banyak yang iri dengan laut kita, jadi harus dijaga. Jangan melakukan pengeboman ikan,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
