PALU, theopini.id – Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid menegaskan, perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
“Muara dari semuanya ini adalah untuk kepentingan rakyat. Ini merupakan komitmen kita bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Kita harus optimis menghadapi kondisi ekonomi saat ini, karena pembangunan harus tetap berjalan dan manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat,” ujar Anwar Hafid saat menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS 2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Sulawesi Tengah, Jum’at, 26 Agustus 2026.
Menurutnya, perubahan KUA-PPAS merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan kondisi daerah, perubahan asumsi pendapatan dan belanja, serta kebutuhan program prioritas.
Ia menilai, setiap perubahan anggaran harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD Sulawesi Tengah tidak boleh berhenti pada aspek administratif.
“Ini bukan sekadar proses administrasi, tetapi bentuk tanggung jawab bersama dalam memastikan setiap anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Kesepakatan perubahan KUA-PPAS tersebut, selanjutnya menjadi landasan dalam penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Anwar Hafid berharap, seluruh program dan kegiatan yang telah disepakati dapat dilaksanakan secara konsisten, tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Persetujuan ini bukan akhir dari proses, tetapi awal dari tanggung jawab bersama untuk memastikan pembangunan berjalan dengan baik. Kita ingin menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkelanjutan, dan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” ungkapnya.
Ia juga meminta, sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulawesi Tengah terus diperkuat, untuk menghadapi tantangan ekonomi dan pembangunan.
Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan legislatif menjadi bagian penting dalam memastikan program prioritas daerah tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Dengan kerja bersama, komitmen, dan semangat membangun daerah, kita yakin Sulawesi Tengah akan semakin maju, sejahtera, dan berkeadilan,” pungkasnya.
Rapat paripurna tersebut, dipimpin Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Tengah, Syarifudin Hafid dan didampingi Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Mohammad Arus Abdul Karim.
Turut hadir Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr Reny A. Lamadjido, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina, anggota DPRD Sulawesi Tengah, unsur Forkopimda, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, staf ahli gubernur, serta kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Indah Nurrahma Safira
